Social Media

Share this page on:

Waduh! 66 Proyek Pemkot Malang Dilelang Ulang, Indikasi Anggaran Tak Terserap?

04-12-2017 - 21:05
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra saat ditemui di Balaikota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra saat ditemui di Balaikota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Memasuki bulan terakhir di tahun anggaran 2017, belum semua program Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terlaksana.

Bahkan sebagian proyek sempat mengalami gagal lelang. Akibatnya, masyarakat musti menunggu lebih lama untuk merasakan impilkasi realisasi anggaran.

Seperti diketahui, pemerintah membutuhkan waktu lebih untuk melaksanakan kegiatan proyek atau program yang gagal lelang. Sebab untuk melakukan lelang ulang, proses itu membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan.

"Tahun ini yang gagal lelang ulang itu ada 66 paket pekerjaan. Tapi gagal itu bukan batal dilakukan atau nggak jadi, tetapi dilelang ulang," ujar Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra.

Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang, tahun ini terdapat 304 paket lelang yang dilaksanakan. Nilainya mencapai Rp 213,5 miliar.

Dari jumlah itu, terdata sudah ada 297 paket lelang yang selesai. Sementara dua paket lelang masih dalam proses pelaksanaan. Ditambah lagi, ada 15 paket yang batal lelang.

"Batal itu banyak faktornya. Ada yang karena teknis, ada yang karena pertimbangan-pertimbangan khusus maka diambil keputusan batal lelang," terang mantan sekretaris Bappeda Kota Malang itu. 

Sementara faktor lelang ulang, lanjutnya, lebih karena faktor eksternal yakni para peserta lelang biasanya tidak memenuhi persyaratan yang diberikan Pemkot Malang.

Paket-paket tersebut, langsung dilelang ulang. Rata-rata, pada lelang kedua pemkot sudah mendapatkan pemenang yang memenuhi seluruh syarat yang ditentukan.

"Ada yang dua atau tiga kali (lelang). Sebenarnya tidak ada batas berapa kali pelelangan," ujar Jaya, sapaan akrabnya. "Tetapi jika gagal dua kali, pemkot sudah bisa melakukan penunjukan langsung," jelasnya.

Untuk diketahui, selama ini aturan dari pemerintah pusat mensyaratkan kriteria tertentu untuk penunjukan langsung pelaksanan proyek pemerintahan. Pemkot hanya boleh menunjuk pelaksana jika nilai proyek di bawah Rp 200 juta. 

Jaya menguraikan, dasar penunjukan tersebut juga mengikuti aturan yang ada. Utamanya, peserta-peserta yang mengikuti lelang sebelumnya tidak boleh ditunjuk. Pemkot Malang musti mencari penyedia jasa di luar yang telah terdaftar.

"Kenapa begitu, karena mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Wong tidak memenuhi persyaratan kok ditunjuk," terangnya.

Selain itu, ada proses seleksi administrasi dan teknis terlebih dahulu sebelum melakukan penunjukan. Proses itu misalnya, melakukan screening apakah satu perusahaan pernah masuk daftar hitam pemkot atau tidak. "Yang terbanyak lelang itu proyek-proyek konstruksi," jelasnya. 

Selain memakan waktu lebih lama, proses lelang ulang tersebut juga berisiko terhadap serapan anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengakui pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar anggaran bisa terserap secara maksimal dan tepat sasaran.

"Kami juga minta kecepatan pengajuan surat pertanggungjawaban untuk proyek yang sudah dikerjakan," ucap Wasto.

Pemkot Malang menargetkan penurunan Silpa 2017, maksimal sekitar Rp 200 miliar dibandingkan Silpa 2016 yang mencapai Rp 304,9 miliar.

"Penganggaran sudah kami lakukan secara tepat, fokus, dan efisien, bahkan dilakukan melalui tahapan dan proses. Tahapan dimulai dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat paling bawah (kelurahan)," ujarnya.

Menurut Wasto, ada sejumlah penyebab tingginya Silpa di Kota Malang, antara lain karena adanya efisiensi anggaran. Dan, anggaran paling besar yang tidak terserap adalah anggaran Islamic Center sebesar Rp 40 miliar dan sejumlah proyek lainnya yang gagal lelang.

"Silpa tahun ini kami targetkan kurang dari Rp200 miliar. Kami akan maksimalkan program-program yang belum terealisasi, minimal proses lelangnya sudah dilakukan," pungkasnya.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .


Top