Social Media

Share this page on:

Tujuh Fraksi di Kabupaten Malang Setuju, Dua Perda Ini Bakal Berubah

13-02-2018 - 14:34
Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang dalam rangka pandangan umum fraksi atas dua rancangan perda perubahan, Selasa (13/02) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang dalam rangka pandangan umum fraksi atas dua rancangan perda perubahan, Selasa (13/02) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan oleh Bupati Malang Dr H Rendra Kresna untuk dilakukan perubahan, mendapat apresiasi positif dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Malang. 

Dua Perda yang diusulkan perubahan tersebut adalah Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda Nomor 9 tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Kuncoro dari Fraksi PKB yang ditunjuk sebagai juru bicara tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Malang (PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura dan Nasdem) menyatakan, bahwa secara teknis dan yuridis usulan perubahan perda dari Bupati Malang, layak untuk dilakukan pembahasan. 

"Kita sepakat dengan dua usulan raperda perubahan tersebut. Untuk tindaklanjut pembahasan, Ketua DPRD yang memutuskan," kata Kuncoro, Selasa (13/02). 

Dua perda yang akan berubah, selain dikarenakan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat juga dalam upaya memangkas beberapa klausul pasal yang dirasa sudah tidak bisa menampung aspirasi dan harapan masyarakat. 

Misalnya di bidang pelayanan kependudukan dalam Perda No 2 tahun 2009 tentang jangka waktu pelayanan. Perubahan yang diusulkan dari jangka waktu 60 hari pelayanan diusulkan untuk dirubah,  dikarenakan sudah tidak efektif dengan kondisi yang ada di kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang. 

Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini yang mengatakan, untuk proses pelayanan kependudukan tidak perlu harus 60 hari. "Kalau bisa satu hari ya kita laksanakan," ujar Rini sapaan Dispendukcapil Kabupaten Malang. 

Selain jangka waktu pelayanan, juga diusulkan perubahan mengenai penghapusan retribusi administrasi kependudukan, perlindungan data dan dokumentasi kependudukan, perubahan  azas pelayanan dari peristiwa menjadi domisili. Selain itu juga mengenai pelaporan kematian, kelahiran,  KIA, serta cakupan perluasan akta kelahiran. 

"Sedangkan untuk perubahan perda 9/2016 telah  sesuai diusulkan karena adanya penyesuaian dengan Permendagri 9/2017," ujar Kuncoro yang secara simbolis menyampaikan pandangan umum fraksi kepada Ketua DPRD DPRD Kabupaten Malang. 

Sedangkan untuk pembahasan lanjutan dari  dua perubahan perda tersebut akan dilaksanakan tanggal 21 Februari 2018 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang di ujung sidang. 


Pewarta : Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top