Social Media

Share this page on:

KPK Cium Kongkalikong 'Uang Ketok' Rekanan dengan Pemkot Malang, Ada Tersangka Baru?

14-02-2018 - 17:07
Ilustrasi
Ilustrasi

MALANGTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencium andil pihak swasta dalam kasus rasuah yang tengah diurai di Kota Malang. Tim penyidik kembali memanggil 12 saksi untuk diperiksa keterlibatannya, hari ini (14/2/2018) di kantor KPK, Jakarta. 

Dari saksi-saksi tersebut, 11 di antaranya merupakan rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sementara dua lainnya merupakan pejabat pemerintahan yakni Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto.

"Mereka dipanggil hari ini sebagai saksi untuk tersangka MAW (Moch Arief Wicaksono, mantan ketua DPRD Kota Malang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. 

Sementara 11 rekanan yang dipanggi itu, yakni Pemilik CV Dwi Tunggal Hariyadi; Pemilik CV Menara Utama Fitrianingsih; Pemilik CV Barokah Jaya Subandi; Pemilik CV Esas Segitigma Ajad Sudrajat; Pemilik CV Rexa Bangun Utama Anita Yulitasari; dan Pemilik CV Duta Prima Teknik Sukarno Yudho Arisandi. 

Selain itu, ada Pemilik Nyiur Utama Raya Moch Ali Imron; Pemilik CV Ngadeg Dewe Bambang Suprayitno; Pemilik CV Fiko Tama Suherno; serta Pemilik CV Bonanza Nurhayati. 

"Penyidik terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap terkait pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015," urai Febri melalui pesan WhatsApp. 

Sebelumnya, sebanyak 43 anggota DPRD Kota Malang serta sejumlah pejabat secara maraton di Polres Batu, pekan lalu.

Pada 8 Februari, sembilan nama dari 11 rekanan tersebut sudah muncul dalam agenda pemeriksaan sebelumnya. Dua saksi yang baru yakni Komisaris PT Karya Adi Kencana, Khayub Muhammad Lutfi dan Pemilik CV Dwi Tunggal, Hariyadi.

Pemanggilan rekanan itu, karena tercium adanya indikasi keterlibatan para rekanan pemerintah dalam kasus suap yang tengah disidik.

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait 'uang ketok' yang sumbernya diduga berasal dari rekanan Pemkot Malang," ujar Febri. 

Uang ketok yang dimaksud yakni uang pelicin yang digunakan untuk memuluskan pengedokan peraturan daerah (perda) APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Terlebih, sebelumnya terungkap dalam persidangan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Jarot Edy Sulistyono. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan mengungkap pada 13 Juli 2015 di kantornya, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta yang dikumpulkan dari para rekanan pemkot.

Uang itulah yang lalu diberikan pada Moch Arief Wicaksono dan kemudian diduga dibagikan pada para anggota DPRD Kota Malang.

Semakin bergulirnya kasus tersebut, pemeriksaan ulang dan juga penyidikan tambahan terus dilakukan KPK. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru yang terlibat dalam tindak korupsi itu.

"Belum ada tersangka baru, nanti kalau ada pasti akan diumumkan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Priharsa Nugraha. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha


Top