Social Media

Share this page on:

Pemkot Malang Terancam Lumpuh, Mengapa? (6)

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Dewan, Rekomendasi Kemendagri Sulit Diterapkan

16-04-2018 - 09:59
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

MALANGTIMES - Alternatif-alternatif yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengatasi ancaman kelumpuhan pemerintahan tampaknya bakal sulit diimplementasikan. Misalnya soal peminjaman tahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memenuhi syarat kuorumnya jumlah anggota dewan dalam rapat paripurna. 

"Sejauh ini tidak ada kebijakan tersebut (pinjam tahanan) untuk tahanan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan WhatsApp.  

Seperti diketahui, sebanyak 19  dari 45 anggota DPRD Kota Malang saat ini menjadi tahanan kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015. Bahkan, akhir pekan lalu KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan bagi 10 anggota dewan yang jadi tersangka. 

Sementara sisanya masih menjalani masa 20 hari penahanan pertama. "Diperpanjang juga atau tidak, itu berdasarkan keputusan penyidik atas berbagai pertimbangan. Untuk saat in,i baru 10 yang diproses (perpanjangan penahanannya)," tambah Febri. "Masa penahanan itu pertama 20 hari, dapat diperpanjang 40 hari, kemudian perpanjangan ketika bisa 30 hari plus 30 hari untuk tersangka dengan ancaman pidana di atas 9 tahun," paparnya.  

Jika masa penahanan diperpanjang, Kemendagri memberi saran untuk melakukan penunjukan 'pimpinan sementara' atau anggota yang melaksanakan tugas pimpinan. Namun, penunjukan tersebut tampaknya juga mensyaratkan kuorumnya peserta rapat paripurna di dewan. 

Mengenai ancaman kemandekan pemerintahan di Kota Malang atas serangkaian penahanan anggota dewan oleh KPK, Febri enggan menjawab lugas. Dia hanya menyatakan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung akan jalan terus. "Sesuai dengan kewenangan KPK di UU 30 Tahun 2002, kami akan terus laksanakan tugas ini sebaik-baiknya," tegasnya. 

Pekan ini, dijadwalkan bakal ada pertemuan dari perwakilan Kemendagri dengan jajaran Pemkot Malang dan juga DPRD Kota Malang dan stake holder terkait untuk mencari solusi agar pemerintahan bisa terus berjalan. Lalu upaya lain apa yang dilakukan Pemkot Malang? Simak ulasan selanjutnya di MalangTIMES. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan


Top