Social Media

Share this page on:

60 Persen Perusahaan di Kabupaten Malang Tidak Patuh Bayar BPJS

30-04-2018 - 15:02
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang Achmad Rukmianto menyatakan sekitar 60 persen perusahaan tidak patuh dalam BPJS. (Dok Nana)
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang Achmad Rukmianto menyatakan sekitar 60 persen perusahaan tidak patuh dalam BPJS. (Dok Nana)

MALANGTIMES - Pernyataan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mengenai tingkat kepatuhan perusahaan membayar BPJS,  baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,  cukup memiriskan. 

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, dari data  yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  total perusahaan yang wajib lapor sebanyak 2 ribu unit. Terdapat peningkatan dari jumlah tahun lalu,  yaitu sebanyak 1.500 unit. 

"Dari total tersebut,  sekitar 60 persennya tidak patuh membayar BPJS," kata  Achmad Rukmianto atau biasa disapa Totok, kabid hubungan industrial Disnaker Kabupaten Malang, Senin (30/04). 

Ketidakpatuhan perusahaan tidak mengikuti BPJS di Kabupaten Malang dengan kisaran angka 1.200 unit tersebut,  didominasi oleh perusahaan menengah kecil. "Mayoritas memang masih terjadi di perusahaan-perusahaan kecil menengah. Banyak faktor tentunya sehingga mereka tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS, " ujar Totok kepada MalangTIMES. 

Seperti  diketahui,  Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan. Secara tegas menyatakan bahwa ada sanksi berat bagi perusahaan yang tidak membayarkan iuran wajib BPJS.  Baik sanksi pidana,  denda sampai pencabutan izin dari perusahaan. Pasal 55 UU tersebut,  secara jelas menyatakan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS,  baik kesehatan dan ketenagakerjaan. 

"Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)," ucapnya. Selain itu, izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan juga bisa dicabut oleh pemerintah.

Yang dimaksud pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Lantas bagaimana dengan perusahaan di Kabupaten Malang yang tidak patuh dalam persoalan tersebut. Totok menyatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang ada dalam menerapkan sanksi bersifat administrasi. 

"Kita terapkan sanksi itu,  misalnya dengan tidak memberikan pelayanan publik yang berhubungan dengan perijinan perusahaan sampai pada layanan imigrasi, " pungkasnya. (*) 


Pewarta : Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan


Top