Social Media

Share this page on:

Kasus Terorisme di Surabaya (3)

Kapolri Anggap Kinerja DPR Merevisi UU Terorisme Lemot

14-05-2018 - 08:50
Warga Surabaya mengutuk aksi terorisme dengan berkumpul di Tugu Pahlawan semalam.
Warga Surabaya mengutuk aksi terorisme dengan berkumpul di Tugu Pahlawan semalam.

MALANGTIMES - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai sudah urgen. Apalagi dengan maraknya aksi terorisme saat ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai revisi UU itu sudah genting.

"Satu lagi penting, UU diperbaiki. Revisi UU jangan terlalu lama. Sudah satu tahun. Kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak mereka kalau mereka tidak melakukan aksi," ungkap Tito saat memberikan keterangan pers, Minggu (13/5).

Menurut dia, dengan UU yang ada saat ini, pihak Polri hanya bisa melakukan penahanan selama tujuh hari saja. Dan jika tidak ada bukti kuat, mereka akan dilepas.

Tito ingin Polri dapat melakukan penindakan yang lebih. Salah satu yang disebut Tito yaitu agar pemerintah dapat menetapkan organisasi seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai organisasi teroris. Sehingga keduanya bisa ditindak tanpa harus menunggu adanya aksi dari mereka.

"Kami ingin agar lebih dari itu. Salah satunya misalnya kita bisa negara atau pemerintah, institusi pemerintah atau institusi hukum pengadilan menetapkan misalnya JAD dan JAT sebagai organisasi teroris dan setelah itu ada pasalnya yang menyebutkan siapa pun bergabung organisasi teroris dapat dilakukan proses pidana. Itu akan lebih mudah bagi kami," ucap Tito.

Dia pun berharap DPR dapat dengan segera merevisi UU itu. Tito mengatakan negara -dalam hal ini Polri- memerlukan kekuatan lebih untuk menindak terorisme. Jika tidak direvisi secepatnya, Tito berharap agar Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). (*)


Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top