Social Media

Share this page on:

BPKP Pusat Kembali Pilih Kota Malang sebagai Pilot Project Optimalisasi Pajak Daerah di Jawa Timur

16-05-2018 - 17:17
Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kantor BP2D Kota Malang. (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)
Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kantor BP2D Kota Malang. (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat kembali memilih Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang sebagai pilot project Optimalisasi Pajak Daerah di Jawa Timur. 

Hal tersebut ditandai dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Kegiatan tersebut dilangsungkan gedung B Perkantoran Terpadu (Block Office) Pemkot Malang, Kedungkandang, selama tiga hari mulai Senin (14/5/2018) hingga hari ini (16/5/2018). 

Kepala BP2D Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT menyambut baik hal ini dan mengucapkan terima kasih. Ade berharap, kegiatan ini bisa menjadi sarana sharing ilmu guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas pajak daerah.

"Dari bimtek ini, semoga membuat kami selaku petugas pajak daerah bisa makin kompeten dalam menjalankan tugas," tegasnya. 

Menurut Ade, kompetensi petugas pajak bisa diperoleh dari berbagai cara. Misalnya dari pengalaman kerja, memperoleh portofolio atau referensi pendukung serta dari pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi melalui bimtek.

Pria yang tengah melakoni pendidikan Diklat PIM II di Balai Diklat ASN Surabaya tersebut menambahkan, kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen nyata para petugas pajak daerah dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi baru.

Dalam menjankan tupoksi sebagai petugas pemungut pajak, lanjutnya, BP2D berupaya tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Sebenarnya tiga hari pelaksanaan masih kurang. Semoga ke depannya ada bimtek lanjutan, yang tentunya bersifat tematik dan kondisional, sehingga kemampuan kami juga terus bertambah dan ter-update," sambung Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Tim BPKP perwakilan Jatim dan supervisor dari BPKP Pusat, yang terdiri dari Priyanta Eka Nugraha AK.CA, Abdul Muttaqien SE, MM, AK.CA, Thomas Sulistyo Budi SE dan Sri Hariyati SE juga memberikan usulan berupa resume hasil bimtek kepada Pemkot Malang.

Di antaranya, menyangkut peningkatan kompetensi petugas pajak, urgensi adanya akuntan di BP2D serta pentingnya komitmen tinggi dari unsur pimpinan Pemkot Malang dan seluruh jajaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Adapun resume yang juga digali dari bimtek ini, di antaranya terkait uji kejujuran dan kepatutan bagi Wajib Pajak (WP) dengan standar regulasi yang jelas dan terbaru, yangmana diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang kini sedang direvisi dan Peraturan Walikota (Perwal) yang akan disusun untuk tata cara dan mekanisme regulasi terkait serta menekankan pentingnya sarana dan prasarana penunjang kompetensi petugas pajak daerah.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan


Top