Social Media

Share this page on:

Siap- Siap, Pajak Parkir Naik Jadi 25 Persen, Kemungkinan Tarif Juga Ikut Naik

01-06-2018 - 10:31
Ilustrasi lahan parkir di lantai dasar salah satu mall di Kota Malang, nantinya pengelola akan dikenai pajak parkir sebesar 25 persen. (Foto: www.perfoum.com)
Ilustrasi lahan parkir di lantai dasar salah satu mall di Kota Malang, nantinya pengelola akan dikenai pajak parkir sebesar 25 persen. (Foto: www.perfoum.com)

MALANGTIMES - Warga Kota Malang tampaknya mesti antisipasi merogoh kocek lebih dalam saat memarkir kendaraannya di mall atau area parkir khusus. Pasalnya, DPRD Kota Malang bakal menggedok perubahan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah. Salah satunya, pajak parkir yang naik menjadi 25 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Pajak Daerah. Ketua Pansus Ranperda Pajak Daerah Arief Hermanto menyebut kenaikan pajak parkir dari 20 persen per bulan menjadi 25 persen dari nilai omzet per bulan. "Sudah delapan tahun tidak ada kenaikan pajak parkir. Tapi dalam perubahan perda ini kami naikkan dari 20 persen menjadi 25 persen," ujar Arief.

"Dan ketika konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Jatim tidak ada masalah dan disetujui," tambahnya. Yang penting menjadi catatan yakni yang dikenai kenaikan pajak adalah pengelola parkir. Pengelola yang akan menyetorkan pajak parkir pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

anya saja, jika pengelola tidak mau rugi, bisa saja mereka menaikkan tarif parkir per jam dari harga saat ini. Ujung-ujungnya, pengguna parkir alias masyarakat yang akan membayarnya. "Nanti menjadi tugas dari pihak eksekutif untuk merealisasikannya," tegas Arief.

Selama delapan tahun terakhir, lanjut Arief, perekonian global dan nasional mengalami banyak perubahan. Termasuk di tingkat lokal, sehingga harus ada penyesuaian dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal itu juga menjadi pertimbangan pansus perda menaikkan besaran pajak parkir.

"Sementara angka inflasi terus naik. Tarif parkir di tempat penyedia lahan parkir yang membayar pajak parkir juga naik," tuturnya.

Batas maksimal pajak parkir di Indonesia mencapai 30 persen. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang memberi kesempatan pemerintah daerah untuk menarik pajak parkir maksimal 30 persen. Karenanya meskipun naik, lanjut Arief, tidak sampai menabrak aturan di atasnya. "Di kota-kota besar di Indonesia bahkan sudah 30 persen," imbuhnya. 

Arief menegaskan Pansus Pajak Daerah sudah pernah mengundang stakeholder terkait rencana kenaikan pajak parkir ini. Berbagai masukan dari pihak-pihak terkait juga telah menjadi pertimbangan. "Di awal sudah pernah kami undang, meskipun mereka tidak datang," tegasnya. Ia hanya berharap meskipun ada kenaikan pajak parkir, tidak lantas harus dibebankan kepada konsumen yang memakai lahan parkir itu. 

Tentang kenaikan tarif pajak parkir ini sudah dilaporkan oleh Pansus Pajak Daerah melalui sidang paripurna. Selanjutnya tinggal menunggu kesepakatan bersama dari eksekutif dan legislatif. Penandatanganan keputusan bersama itu menunggu dilantiknya pimpinan dewan definitif. "Jika diterapkan, kami harap nanti kenaikan tidak dibebankan pada konsumen," ujarnya.

Untuk diketahui, pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah. Selain pajak parkir, jenis pajak daerah yang lain antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, juga pajak kos, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, juga pajak air tanah. 

Pajak parkir dipungut oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D). Wajib pajak parkir adalah badan usaha. Pajak parkir ini berbeda dengan retribusi parkir. Retribusi parkir dipungut oleh juru parkir Dinas Perhubungan langsung kepada masyarakat. Pembayar retribusi parkir adalah pemakai bahu jalan sebagai lokasi parkir.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top