Social Media

Share this page on:

Janggal, Sidang Paripurna Terlihat Kosong dari Unsur Fraksi DPRD

06-06-2018 - 16:12
Sekwan DPRD Kabupaten Malang Helijanti K. mengatakan jumlah kehadiran dewan di absensi sesuai dengan kehadiran fisik. (Nana)
Sekwan DPRD Kabupaten Malang Helijanti K. mengatakan jumlah kehadiran dewan di absensi sesuai dengan kehadiran fisik. (Nana)

MALANGTIMES - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terlihat berbeda dengan biasanya. 

Hal ini terlihat dari peserta rapat paripurna yang berasal dari eksekutif dan legislatif dalam rapat yang terlihat tidak penuh terisi.  Khususnya di kursi para anggota fraksi DPRD Kabupaten Malang. 

Beberapa media yang melakukan peliputan di balkon lantai dua gedung rapat DPRD yang melihat kejanggalan dengan kosongnya kursi khusus dewan mengikuti rapat mencoba menghitungnya. 

Selain melakukan perhitungan kursi kosong, absensi anggota DPRD yang wajib hadir dalam rapat paripurna tersebut ternyata berbeda dengan jumlah orang yang ada di ruangan. Dari total 26 anggota DPRD yang mengisi absensi, hanya terlihat 22 orang. 

Helijanti Koentari, sekretaris DPRD Kabupaten Malang, menanggapi kondisi tersebut. Dia mengatakan bukan karena adanya manipulasi tanda tangan. "Tapi sudah sesuai dengan absensi jumlahnya. Mungkin saat kalian lihat ada yang keluar masuk,  sehingga kelihatan kosong," kata dia, Rabu (6/6/2018) kepada MalangTIMES. 

Helijanti menegaskan,  tidak ada titipan izin. apalagi memalsukkan tanda tangan agar rapat  paripurna bisa kuorum. "Tidak ada Mas. Berat sanksinya. Jadi, ssekali  lagi kehadiran dewan dalam paripurna sesuai dengan absensinya, yaitu 26 orang. Jumlah itu telah kuorum,  sehingga rapat dilanjutkan," ujarnya. 

Rapat paripurna membahas pertanggungjawaban APBD 2017 yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK tersebut memang berjalan sampai akhir. Bupati Malang Dr H Rendra Kresna membacakan penyampaian ranperda pertanggungjawaban APBD, dari awal sampai akhir, tanpa diganggu persoalan kuorum tidaknya rapat. "Kalau tidak kuorum, tidak mungkin dilanjutkan rapatnya,  Mas, " ujar Helijanti. (*) 


Pewarta : Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan


Top