Social Media

Share this page on:

Koperasi Rentenir Memakan Korban (3)

OJK Malang Akui Rentenir Berkedok Koperasi Masih Marak di Malang Raya

09-06-2018 - 12:24
Kepala OJK Malang Widodo (Foto : Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Kepala OJK Malang Widodo (Foto : Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang kembali mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat melakukan transaksi kredit atau pinjam meminjam. Karena sampai saat ini, praktik rentenir berkedok koperasi masih sangat marak.

Meski koperasi bukan berada di bawah pengawasan OJK, namun Kepala OJK Malang Widodo tetap mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati saat bertransaksi kredit. Utamanya yang menawarkan kemudahan dengan pencairan kredit yang cepat.

"Jangan asal tanda tangan, dibaca benar-benar perjanjian kredit yang akan dilakukan. Jangan sampai terjebak begitu sudah tercekik," katanya pada MalangTIMES, Jumat (8/6/2018).

Praktik rentenir berkedeok koperasi menurutnya bukan hal baru di Malang Raya. Hal ini bahkan menjadi permasalahan hampir seluruh kepala daerah.

Rata-rata permasalahan dikarenakan penerapan bunga yang tinggi. Terutama untuk kreditur yang menunggak dan secara otomatis mendapat denda dari koperasi.

"Bisa jadi bunga akan berbunga. Hutangnya enggak seberapa, denda dan bunganya bisa melebihi," jelasnya.

Keadaan tersebut menurutnya masih susah diurai. Lantaran penerapan bunga tergantung dari perjanjian dan akad yang dibuat ke dua belah pihak saat akan melakukan kredit. Perjanjian yang dibuat pun memiliki kekuatan hukum bagi ke duanya.

"Itulah pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Sebelum menyetujui baca dulu, dan mereka berhak mendapat penjelasan dari isi perjanjian yang dibuat," tambah Widodo.

Pria asal Blitar ini lebih lanjut mengungkapkan jika masyarakat masih sangat rentan terhadap praktik rentenir berkedok koperasi.

Alasan utamanya adalah rendahnya literasi keungan. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada 2013, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan literasi keuangan masih 21 persen.

Sementara, dalam survei 2016, literasi keuangan hanya meningkat tipis. Dari semula 21 persen menjadi 29 persen di 2016. Angka itu tentu masih sangat rendah, dan perlu untuk ditingkatkan lagi.

"Untuk Jawa Timur survei di 2016 menunjukkan jika literasi keuangan di angka 29 persen," tambahnya lagi.

Lebih jauh dia menjelaskan, penerapan bunga selama ini tidak diatur batasan besarnya. Bunga dalam perjanjian kredit selalu disesuaikan dengan kondisi pasar. Selama ini juga belum ada aturan pasti yang menentukan besaran bunga dalam perkreditan.

"Bunga sesuai perjanjian peminjam dan yang dipinjami. Meskipun itu koperasi, tidak ada aturan yang mengikat besarannya," urai Widodo.

Untuk menekan ketergantungan masyarakat pada lintah darat, menurutnya pemerintah sudah menerapkan berbagai program. Di antaranya kredit usaha rakyat (KUR) hingga dana desa.

Namun sayangnya, masyarakat masih tergantung dengan kemudahan yang ditawarkan sistem kredit oleh rentenir berkedok koperasi. Padahal bunga yang diterapkan sangat tinggi dan akan bertambah ketika ada penunggakan.

"Kami sangat mendorong kerjasama antara UMKM dengan lembaga keuangan yang diawasi OJK dalam bidang perkreditan," imbuhnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap koperasi sepenuhnya berada di tangan Kementerian Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Belum lama ini, juga telah dibentuk Deputi Pengawasan Koperasi untuk memonitor koperasi yang berada di daerah bersama Dinas Koperasi di setiap daerah.

"Mungkin pengawasan terhadap koperasi perlu ditingkatkan. Terlebih izin usaha koperasi sangat mudah," pungkasnya.


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha


Top