Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (1)

Kian Merajalela, Pengembang Perumahan Dibiarkan Caplok Lahan Pertanian Kabupaten Malang

26-06-2018 - 18:44
Pengembang Perumahan Green Stone di Tegalgondo Kabupaten Malang yang ditengarai mencaplok lahan pertanian produktif menjadi komplek perumahan (Foto : Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Pengembang Perumahan Green Stone di Tegalgondo Kabupaten Malang yang ditengarai mencaplok lahan pertanian produktif menjadi komplek perumahan (Foto : Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES – Alih fungsi lahan pertanian yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Malang sempat menjadi perhatian serius banyak kalangan, termasuk pemerintah hingga membuat sebagian pengembang perumahan tiarap.

Tahun 2014, persoalan ini sempat ramai menjadi bahasan. Sebab, saat itu banyak pengajuan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan khususnya di wilayah perkotaan. Namun, izin terhenti di meja Dinas Pertanian dan Perkebunan yang saat itu di bawah komando Tomie Herawanto.

Tidak ada satu rekomendasi pun yang ditandatangani oleh Tomie, waktu itu. Padahal, tanpa rekomendasi tersebut, maka seluruh perizinan untuk alih fungsi lahan tidak bisa dikeluarkan.

Komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang (kini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, red) saat itu dikarenakan penyusutan lahan pertanian sangat memprihatinkan. Datanya mencapai sekitar 10-15 Ha setiap tahunnya di Kabupaten Malang. Khususnya di wilayah yang masuk dalam kawasan perkotaan, seperti Karangploso, Pakis, Singosari, Dau, Pakisaji, Kepanjen maupun beberapa wilayah lain.

“Ini yang terpantau oleh kami. Sedangkan yang sembunyi-sembunyi dipastikan lebih banyak,” kata Tomie yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kabupaten Malang saat masih menjabat sebagai Kadis Pertanian dan Perkebunan.  

Bahkan, dari data tahun 2015 tentang luas lahan sawah sekitar 45.888,23 Ha atau 13,2% dari luas keseluruhan di Kabupaten Malang, ada 19 kecamatan dengan warna merah di 33 kecamatan.

Warna merah tersebut adalah wilayah-wilayah yang lahan pertanian produktifnya beralih fungsi menjadi perumahan maupun industri. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Kritisnya lahan pertanian yang sebenarnya dilindungi oleh UU maupun regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) maupun melalui Perda Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK),  membuat Bupati Malang Dr H Rendra Kresna pun angkat bicara dalam berbagai kesempatan kepada media.

Orang nomor satu di Kabupaten Malang ini dengan tegas mendukung langkah-langkah Dinas Pertanian dan Perkebunan saat itu.

“Saya dukung untuk persoalan tersebut. Bahkan saya tegaskan, tidak boleh ada rekomendasi atau izin bagi siapapun yang akan membangun perumahan atau industri di wilayah lahan pertanian produktif oleh jajaran terkait di Kabupaten Malang,” ujar Rendra yang menyontohkan bahwa lahan pertanian menjadi sangat penting dalam kedaulatan pangan.

Sektor pertanian di Kabupaten Malang merupakan sumber pendapatan primer yang menyangga sektor sekunder dan tersier.

"Karenanya saya sudah instruksikan ke seluruh instansi terkait untuk selektif mengeluarkan rekomendasi atau izin. Atau kalau memang melanggar aturan jangan diberikan, " tegas Rendra.

UU Nomor 41 Tahun 2009  Bab XVI Pasal 72 sampai Pasal 74 yang mengatur ketentuan pidana,  baik bagi orang perorangan, korporasi maupun pejabat pemerintahan terkait,  sangatlah jelas.

Dalam Pasal 72 ayat  (1) dinyatakan, "Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),".

Pada ayat (2) juga dicantumkan,"Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Sedangkan di ayat  (3), "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan".

Bagi pejabat pemerintahan yang memberikan atau mengeluarkan izin alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan,  ada sanksi dalam Pasal 73 yang berbunyi, "Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi dalam regulasi tersebut juga mengikat kepada korporasi. Di dalam Pasal 74 ayat (1) dinyatakan, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Selain hal tersebut,  pada ayat (2) disebutkan, "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa :

a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;

c. pemecatan pengurus; dan/atau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 74 berupa sanksi ditutup di ayat (3) yang menyatakan, "Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian,".

Berbagai sanksi dalam pasal berlapis dalam persoalan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan tersebut,  di lapangan ternyata masih belum berjalan maksimal.

Berbagai laporan warga atas masalah yang bisa membuat terancamnya kedaulatan dan kemandirian pangan dan rusaknya lingkungan hidup di Kabupaten Malang sempat menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Pencegahan yang datang beberapa tahun lalu, dalam rangka mencari data.

Selain turunnya KPK,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pun sempat singgah ke Bhumi Arema. Serta melakukan beberapa pertemuan dengan dinas terkait,  LSM dan pengusaha dari Real Estate Indonesia (REI). Selain juga melakukan beberapa peninjauan di lokasi tertentu.

Kini,  setelah terlihat reda banyak kalangan menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian,  kembali lahir laporan-laporan masyarakat atas hal tersebut. Bahkan, alih fungsi lahan pertanian menjadi komplek perumahan belakangan ini kian merajalela dari sebelumnya.

Tidak sedikit masyarakat yang mulai resah dengan ulah para pengembang yang membabi-buta dan terang-terangan melanggar Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang alih fungsi lahan di sekitar mereka.  

Lantas bagaimana sikap Pemkab Malang yang secara langsung dan tegas menolak adanya alih fungsi lahan pertanian. MalangTIMES akan kembali mengupas persoalan tersebut secara berseri.

Simak ulasan-ulasan selanjutnya terkait maraknya alih fungsi lahan dengan menghadirkan salah satu contoh proyek perumahan di wilayah Kabupaten Malang yang secara terang-terangan telah mengobrak-abrik lahan pertanian produktif yang dilindungi undang-undang.

MalangTIMES (JatimTIMES Network) juga akan menghadirkan tanggapan pihak pengembang perumahan, lurah setempat dan dinas terkait tentang izin dari proyek tersebut.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top