Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (5)

Agar Lolos Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pengembang Nakal Biasa Tempuh Cara Ini

27-06-2018 - 19:10
Peta lokasi Perumahan Green Stone Tegalgondo. Perumahan ini sedang ramai jadi sorotan lantaran diduga melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan (Foto diambil dari www.greenstonecity.com)
Peta lokasi Perumahan Green Stone Tegalgondo. Perumahan ini sedang ramai jadi sorotan lantaran diduga melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan (Foto diambil dari www.greenstonecity.com)

MALANGTIMES - Persoalan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perumahan terus terjadi di Kabupaten Malang. Benang kusut tersebut sebenarnya mudah diluruskan jika ada penguatan regulasi dengan menerbitkan petunjuk teknis yang lengkap.

Perlu juga adanya penindakan tegas sesuai dengan undang-undang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Belum adanya petunjuk teknis di tingkat daerah menjadi celah bagi para pengembang perumahan nakal untuk bermain.

Sanksi berat dalam Undang-Undang (UU)  Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010 seakan hanya jadi macan dalam kertas.

Hal ini pula yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid.

"Kami sebagai pihak yang diatur regulasi melalui UU di lapangannya memang dilematis. Karena belum ada petunjuk teknisnya sehingga hanya bisa menyampaikan kepada seluruh pengembang yang meminta rekom untuk bersabar sampai terbit dan diundangkannya peraturan tersebut, " kata mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang ini kepada MalangTIMES,  Rabu (26/7/2018).

Seperti diketahui,  UU Nomor 4 tahun 2009 tentang LP2B maupun Perda Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW belum bersifat teknis.

Misalnya lokasi LP2B maupun luas area disetiap kecamatan yang terlarang untuk dialihfungsikan. Kondisi inilah yang membuat para pengembang nakal bermain di celah regulasi yang sifatnya normatif tersebut.

Dari berbagai sumber di Pemerintahan Kabupaten Malang yang tidak berkenan disebut namanya menyebutkan permainan nakal para pengembang perumahan dalam menyiasati izin alih fungsi lahan pertanian produktif salah satunya dengan cara mengeringkan lahan sawah terlebih dahulu. Dengan demikian seolah-olah lahan sawah tersebut menjadi bukan lahan pertanian produktif yang proses perizinan alih fungsinya tidak seperti yang termaktub dalam UU nomor 41 tahun 2009.

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Tomie Herawanto (sekarang Kepala Bappeda Kabupaten Malang) saat masih menjabat sebagai Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang waktu itu.

Celah kosong ini yang kerap  dijadikan permainan oleh pengembang perumahan untuk mengubah status lahan pertanian tersebut. 

"Kami terus berjuang untuk menyelesaikan rancangan peraturan bupati (ranperda) mengenai LP2B," ujar Nasri kepada MalangTIMES.

Melalui Ranperbup LP2B inilah nantinya akan diatur secara teknis untuk jadi pegangan dinas terkait maupun masyarakat pada umumnya. Nasri mencontohkan,  mengenai luasan LP2B di setiap wilayah kecamatan yang ada.

"Nantinya jelas berapa luasnya di wilayah tersebut. Apabila terdapat alih fungsi lahan akan terlihat dan bisa segera dilakukan tindakan sesuai aturan yang ada. Pun dalam penerapan sanksi juga bisa lebih detail, " imbuhnya.

Nasri pun tidak menutup mata bahwa alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Malang masih banyak terjadi. Hal  ini didasarkan adanya penurunan produksi beras di tahun 2017 lalu. Walaupun, masih surplus beras tapi kuantitasnya menurun dibandingkan tahun lalu.

"Ini menjadi keprihatinan kita semua. Apabila ini terus terjadi,  maka 5-10 tahun pertanian kita akan terancam sekali, " ucap Nasri yang berharap Ranperbup LP2B bisa segera diterbitkan dan diundangkan.

Sehingga akal-akalan para pengembang yang dimungkinkan berkomplot dengan oknum dalam pemerintahan bisa dibendung.

Bappeda Kabupaten Malang pun sedang menyiapkan peta desa komprehensif yang bertujuan melihat dan memastikan lahan dan peruntukannya sesuai RPJMD Kabupaten Malang.

"Kita persiapkan itu sehingga regulasi mengenai LP2B semakin mendapatkan dukungan yang jelas. Pencegahan dan penindakan yang bermain-main pun bisa diminimalisir atau dibendung, " ucap Tomie Herawanto Kepala Bappenda Kabupaten Malang.


Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha


Top