Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (6)

Dinas Perizinan Tidak Pernah Keluarkan Izin Green Stone Karangploso, Minta Satpol PP Turun

28-06-2018 - 12:30
(Dari kiri ke kanan) Kepala DPMPTSP Mursyidah bersama Bupati Malang Rendra Kresna dan kadis PKPCK Kabupaten Malang saat menerima penghargaan atas berbagai inovasi pelayanan dari pemerintah pusat. (dok MalangTIMES)
(Dari kiri ke kanan) Kepala DPMPTSP Mursyidah bersama Bupati Malang Rendra Kresna dan kadis PKPCK Kabupaten Malang saat menerima penghargaan atas berbagai inovasi pelayanan dari pemerintah pusat. (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES – Pernyataan wakil direktur PT Noyojoyo Nusantara sebagai pengembang perumahan Green Stone Karangploso bahwa seluruh perizinan sudah dikantonginya memantik reaksi keras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang atau yang lebih familiar disebut Dinas Perizinan.

Secara tegas, Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Mursyidah menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan perizinan pembangunan perumahan apabila yang dipergunakan adalah lahan pertanian produktif yang dilindungi perundang-undangan.

“Selama saya menjabat di DPMPTSP, tidak ada izin kami keluarkan kepada pengembang yang memakai sawah produktif untuk membangun perumahan. Saya stop dan tidak ada yang keluar untuk itu,” tegas Mursyidah kepada MalangTIMES, Kamis (28/6/2018).

Pernyataan tersebut mementahkan apa yang disampaikan Salman, wakil direktur PT Noyojoyo Nusantara sebagai pengembang perumahaan Green Stone Karangploso, saat dikonfirmasi oleh MalangTIMES.

Mursyidah juga mengatakan, pihaknya memang banyak mengeluarkan surat-surat perizinan kepada investor perumahan di Kabupaten Malang. Tapi, semua izin tersebut tidak ada yang bermasalah. “Dan yang pasti, tidak ada yang mempergunakan lahan pertanian produktif. Kami harus tegaskan ini kembali. Kalau yang bukan lahan sawah, kami keluarkan izin yang tentunya juga sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Bagi pihak DPMPTSP Kabupaten Malang, acuan dalam proses pemberian izin pembangunan perumahan di wilayah yang dipimpin Bupati Malang Dr H Rendra Kresna itu adalah berbagai regulasi yang ada dan terkait dengan persoalan tersebut. Kabupaten Malang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dua regulasi daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B inilah yang jadi acuan DPMPTSP Kabupaten Malang saat menerbitkan surat izin tersebut.

“Jadi, benar-benar kami analisis dan lihat. Kalau memang menurut regulasi bisa dilakukan dan peruntukannya untuk kawasan permukiman, kami terbitkan izinnya. Tapi kalau alih fungsi lahan pertanian, ya harus ikuti regulasi. Jangan sampai luas lahan sawah terkurangi. Aturannya jelas, pengembang diwajibkan mencetak sawah baru atau mengganti lahan tersebut,” urai Mursyidah yang mengetahui persoalan adanya alih fungsi lahan pertanian setelah membaca laporan berseri di MalangTIMES.

Adanya kasus tersebut, pihak DPMPTSP Kabupaten Malang langsung melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang. Koordinasi yang dilakukan untuk melakukan pengecekan ke lokasi perumahan Green Stone mengenai pembangunan yang perizinannya tidak dikeluarkan oleh pihaknya tersebut.

“Iya saya langsung perintahkan karyawan kami untuk melakukannya. Satpol PP harus turun untuk melakukan cek tentang hal tersebut. Kami berharap secepatnya bisa ditangani. Ini karena menyangkut LP2B yang jelas aturannya. Sekali lagi kami tegaskan kalau memang itu lahan sawah, kami tidak pernah memberikan izin. Tidak berani kami,” ucap Mursyidah.

Proses pemberian izin untuk alih fungsi lahan pertanian sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat (2) sudah sangat jelas. Yakni pengembang baru bisa melakukan pembangunan perumahan di lahan yang dilarang aturan apabila telah memenuhi empat syarat yang telah ditentukan.

Pertama, dilakukan terlebih dahulu kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahannya serta dibebaskan kepemilikan hak atas lahan tersebut dari pemiliknya. Terakhir, pengembang wajib mengganti lahan pertanian produktif tersebut dengan sistem menyediakan lahan tiga kali luas lahan yang akan dibangun bila itu lahan irigasi. Dan, dua kali untuk lahan pasang surut dan lebak serta satu kali luas lahan nonirigasi yang dipakainya.

“Semua aturan tersebut membutuhkan berbagai rekomendasi dari dinas-dinas terkait terlebih dahulu sebelum keluar izin dari pihak kami. Untuk yang perumahan Green Stone, rekomendasi tersebut juga tidak ada ke kami. Tidak berani kami, Mas,” pungkas Mursyidah. (*)


Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top