Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (9)

DPRD Kabupaten Malang : Perumahan Green Stone Ilegal, Satpol PP Harus Bertindak

29-06-2018 - 16:57
Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kab Malang menyatakan agar Pemkab secara tegas melakukan tindakan terhadap pengembang perumahan yang melakukan aktivitas ilegal karena tidak memiliki dokumen perizinan lengkap seperti yang dipersyaratkan (Nana/Malan
Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kab Malang menyatakan agar Pemkab secara tegas melakukan tindakan terhadap pengembang perumahan yang melakukan aktivitas ilegal karena tidak memiliki dokumen perizinan lengkap seperti yang dipersyaratkan (Nana/Malan

MALANGTIMES - DPRD Kabupaten Malang akhirnya bereaksi atas kasus pembangunan perumahan tak berizin yang mulai kembali marak seperti yang dilakukan pengembang Perumahan Green Stone di Desa Tegalgondo kecamatan  Karangploso.

Melalui Komisi I DPRD Kabupaten Malang, pembangunan perumahan Green Stone secara tegas dinyatakan merupakan tindakan ilegal. Dikarenakan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Untuk itu belum berizin,  apalagi di lokasi tersebut termasuk wilayah hijau atau pertanian produktif. Tegalgondo,  Kepuharjo sampai ke bagian selatannya itu wilayah hijau. Kalau tidak berizin tentunya ilegal, " kata Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang kepada MalangTIMES,  Kamis (28/6/2018).

Didik melanjutkan,  kondisi tersebut yang harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memutus mata rantai alih fungsi lahan pertanian produktif.

"Satpol PP wajib turun dan bertindak. Kalau  ilegal karena perizinan tidak ada istilah tipiring (tindak pidana ringan). Kalau sampai tiga kali tetap melanggar aturan,  Pemkab bisa menyerahkan prosesnya ke pengadilan, " tegas Didik.

Untuk memutus mata rantai alih fungsi lahan pertanian produktif yang dimiliki oleh Kabupaten Malang seluas 33.110,3 hektar  sawah irigasi teknis dan 12.777,93 Ha sawah tadah hujan, pihaknya kembali mendorong pemerintahan untuk secepatnya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Perda nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dua regulasi tersebut memang belum menjawab mengenai lokasi pasti LP2B yang ada serta berapa luasannya di setiap kecamatan. Walaupun sebenarnya sesuai Undang-Undang Nomor  41 Tahun 2009 Tentang LP2B telah secara terang ditegaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian irigasi, lahan pasang surut dan lebak serta lahan non irigasi tetap mewajibkan pengembang perumahan,  baik pribadi maupun korporasi untuk mengganti lahan pertanian tersebut sesuai Pasal 44 ayat (2) UU nomor 41 tahun 2009.

Tapi,  menurut Didik, Pemkab Malang memerlukan juknis untuk melakukan tindakan teknis di lapangannya. Dengan demikian, regulasi tersebut akan semakin tajam untuk memangkas mata rantai alih fungsi lahan pertanian produktif.

"Kalau ini tidak segera selesai,  maka sulit memutus mata rantai tersebut. Karenanya kami mendorong agar Pemkab segera mengajukan Perda terkait hal tersebut. Atau menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur hal tersebut, " urai politikus PDI Perjuangan ini.

Selain hal tersebut,  DPRD juga meminta seluruh dinas terkait untuk memiliki program-program berkelanjutan dalam persoalan sektor pertanian yang setiap tahun mengalami penyusutan di Kabupaten Malang. Misalnya,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) harus mulai merencanakan wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan pertanian pengganti atas alih fungsi lahan dari pengembang perumahan.

Tentunya wilayah tersebut juga memerlukan infrastruktur pertanian seperti awal lahan yang dipakai pembangunan. Misalnya,  saluran irigasi serta infrastruktur pendukung pertanian lainnya.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan serta Dinas Ketahanan Pangan juga didorong untuk lebih inovatif dalam merumuskan program kerjanya.

"Yaitu bagaimana caranya tetap mempertahankan produksi pertanian dengan kondisi saat ini. Diperkuat oleh Satpol PP dalam melakukan penindakan apabila ada pelanggaran di lapangan. Kita kan tidak perlu harus meminta hal tersebut ke Satpol PP karena itu tanggungjawabnya, " ujar Didik.

Beberapa pola memutus mata rantai alih fungsi lahan pertanian yang disampaikan tersebut, yang diharapkan DPRD Kabupaten Malang segera ditindaklanjuti Pemkab Malang.

Terutama mengenai penindakan terhadap para pengembang perumahan yang sengaja membangun perumahan secara ilegal.


Pewarta : dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top