Social Media

Share this page on:

Minimalisasi Konflik, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Sosial Diminta Tunggu Penetapan Batas Lahan

04-07-2018 - 07:59
Bupati Malang Rendra Kresna menegaskan tidak akan ada chaos dalam pengelolaan hutan sosial di wilayahnya. Berbagai langkah preventif serta hal terkait aturan terus diupayakan oleh Pemkab Malang. (Nana)
Bupati Malang Rendra Kresna menegaskan tidak akan ada chaos dalam pengelolaan hutan sosial di wilayahnya. Berbagai langkah preventif serta hal terkait aturan terus diupayakan oleh Pemkab Malang. (Nana)

MALANGTIMES - Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) di Kabupaten Malang yang sejak Maret lalu surat keputusan (SK)-nya diserahkan Presiden Joko Widodo di Tuban kepada 6.517 petani ternyata memiliki potensi konflik di tataran lapangan.

Potensi konflik dalam IPHPS seluas 6.092 hektare (ha) yang dikelola kelompok tani hutan (KTH) tersebut berkaitan dengan adanya pengelolaan lain yang ada di kelompok lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). Seperti diketahui, LMDH merupakan kumpulan warga yang mendapat izin untuk mengelola lahan Perhutani, baik sebagai lahan garapan maupun yang menjadikannya sebagai destinasi wisata.

Adanya dua pengelola hutan sosial tersebut bisa saja terjadi apabila lahan yang dikelola berimpitan antara satu dengan lainnya.  Kondisi ini pula yang membuat Pemerintahan Kabupaten Malang secara tegas mengimbau agar program nasional tersebut jangan menimbulkan gesekan. Apalagi sampai menabrak aturan-aturan yang ada dalam regulasi yang mengaturnya.

"Ini program nasional yang wajib kita jaga bersama. Untuk potensi konflik, saya telah mengundang Pokja PPS (Percepatan Perhutanan Sosial) dan Perhutani tentang pelaksanaan SK yang telah diterbitkan oleh presiden," kata Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Rabu (4/7/2018) kepada MalangTIMES.

Dari hasil pertemuan yang dimediasi bupati Malang tersebut, KTH yang telah mengantongi SK sebelum melakukan pengelolaan hutan sosial tersebut diminta untuk menunggu adanya penetapan batas lahan IPHPS. Penetapan batas lahan yang dikelola inilah yang akan ditindaklanjuti dengan adanya rencana pengelolaan hutan serta hal lainnya sampai pada kewajiban-kewajiban KTH, seperti pajak bumi bangunan.

Penetapan  batas lahan yang akan dikelola yang merupakan ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara teknisnya, bupati akan berkirim surat untuk persoalan tersebut. Jadi, bupati yang berkirim surat ke kementerian. "Walaupun sebenarnya untuk penetapan batas lahan ini tidak perlu adanya permohonan. Tapi untuk meminimalisasi potensi konflik, kami lakukan hal tersebut untuk menyukseskan program nasional ini," ujar Rendra.

Rendra pun menjelaskan, pihaknya dalam upaya menyukseskan program nasional tersebut telah menginstruksikan para kepala desa (kades), camat, KTH, LMDH dan Perhutani untuk melakukan berbagai pendekatan dalam meminimalisasi potensi konflik.

"Semua langkah sudah dan sedang berjalan. Tidak akan ada chaos dalam IPHPS. Misal lahan kelola berimpitan, maka LMDH bisa bergabung dengan KTH sebagai anggotanya. Untuk kewenangan, tidak ada yang berubah dalam proses pembauran dua kelompok tersebut. Hanya namanya saja diubah," ujar ketua DPW Partai NasDem Jatim ini.

Apalagi program hutan perhutanan sosial ini bukanlah program daerah, tapi merupakan bagian dari program strategis nasional dalam reforma agrarian Presiden Joko Widodo. "Jadi, ini bukan program bupati, kades, camat atau lainnya. Karena itu, kita semua wajib untuk mendukung dan menyukseskannya," pungkas Rendra. (*)


Pewarta : Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha


Top