Social Media

Share this page on:

Penghitungan Suara Pilkada Tingkat Kota Berlangsung Besok, Ada Batasan Jumlah Saksi

04-07-2018 - 20:48
Proses penghitungan suara di tingkat kecamatan (Pipit Anggraeni)
Proses penghitungan suara di tingkat kecamatan (Pipit Anggraeni)

MALANGTIMES - Penghitungan suara Pilwali Malang dan Pilgub Jawa Timur tingkat kota akan berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Kamis (5/7/2018) besok. Kali ini, jumlah saksi yang dapat masuk ke area penghitungan suara telah dibatasi.

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi Ashari Husen menyampaikan, masing-masing pasangan calon baik Pilwali ataupun Pilgub dapat mengajukan saksi maksimal dua orang. Artinya, akan ada 10 saksi yang bisa masuk untuk menyaksikan proses penghitungan ulang.

"Jika tak ada halangan hitung suara akan dilakukan dalam satu hari saja mulai pukul 08.00 WIB," katanya pada MalangTIMES, Rabu (4/7/2018).

Selain saksi, para pasangan calon juga diperbolehkan untuk datang menyaksikan langsung proses penghitungan tersebut. Selain itu, badan pengawas pemilu (Bawaslu) juga akan turut hadir bersama elemen lainnya.

"Termasuk akan ada pengamanan khusus untuk besok," imbuhnya.

Lebih jauh dia menyampaikan jika hasil penghitungan suara tersebut masih rawan terjadi sengketa. Namun sampai sekarang, memang belum terdapat laporan dari pihak pasangan calon lantaran hasilnya juga masih akan diketahui pada Kamis (5/7/2018) besok.

"Kalau Pilwali sebelumnya ada gugatan Pilkada dari salah satu pasangan," jelasnya.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Kota Malang Fajar Santosa menambahkan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihann Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 158 disebutkan jika peserta pemilihan dapat mengajukan untuk pemohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara.

"Dengan ketentuan jika provinsi yang memiliki total jumlah penduduk dua juta dengan selisih suara yang dihitung dari lawan adalah dua persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk 500 ribu sampai satu juta dapat mengajukan permohonan pembatalan jika selisih suara dengan lawan terpaut satu persen," jelas Fajar.


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top