Social Media

Share this page on:

Pelayanan RSSA Malang Menuai Protes (5)

IDI: Prinsipnya Rumah Sakit Tidak Boleh Tolak Pasien

04-07-2018 - 22:12
Ketua IDI Malang dr Enny Sekar Rengganingati saat ditemui MalangTIMES. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ketua IDI Malang dr Enny Sekar Rengganingati saat ditemui MalangTIMES. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dugaan tindak penolakan pasien yang dilakukan RSUD Dr  Saiful Anwar (RSSA) Malang disayangkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang. Pasalnya, setiap dokter dan tenaga kesehatan sudah mengucapkan sumpah untuk melayani masyarakat ketika akan menjalani profesinya. 

Meski belum menerima pengaduan secara langsung, Ketua IDI Malang dr Enny Sekar Rengganingati mengungkapkan bahwa salah satu poin sumpah dokter yakni senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. "Pada prinsipnya, pelayanan itu tidak boleh menolak pasien," tegas Enny saat ditemui MalangTIMES.

"Bukan menyalahkan rumah sakit, tapi kalau memang ada tambahan beban dari KPU harusnya tambah tenaga," ujar perempuan yang juga menjabat Kepala UPTD PMI Kota Malang itu. Seperti diberitakan sebelumnya, dalih yang digunakan oleh pihak RSSA menolak layanan medical check up atau cek kesehatan adalah adanya perjanjian dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang terkait pemeriksaan para bakal calon legislatif (caleg). 

Menurut Enny, meski ada perjanjian pun rumah sakit diharapkan tidak serta merta menolak masyarakat umum. Termasuk jika kemampuan tenaga medis terbatas, menurutnya masih bisa disiasati dengan pembagian layanan. "Tidak boleh, nanti masyarakat bagaimana. Kalau memang ada kuota layanan harian 40 pasien, bisa dibagi 20 untuk masyarakat umum dan 20 untuk kepentingan caleg," urainya. 

Enny kembali menegaskan bahwa salah satu prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa layanan kesehatan tidak boleh menolak pasien. Cek kesehatan untuk memperoleh keterangan sehat sendiri, lanjut Enny, memang rata-rata dicari oleh orang yang dalam kondisi sehat. "Kalau harus dibedakan, ini untuk orang sakit atau untuk orang sehat. Tapi untuk apapun, saya rasa tidak boleh menolak," tegasnya.

Menurutnya, jika rumah sakit penuh pun masih ada kewajiban rumah sakit untuk mencarikan alternatif layanan kesehatan lain yang bisa diakses pasien. "Tidak bisa langsung ditolak. Atau setidaknya, berikan pengumuman beberapa waktu sebelumnya," papar mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang itu.

Saat mendapat informasi dari MalangTIMES, Enny sendiri langsung berupaya mengontak pihak RSSA untuk klarifikasi. Namun, beberapa kali sambungan telepon yang dia lakukan tidak terjawab. "Karena layanan RSSA di bawah Provinsi Jawa Timur, IDI sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Tapi akan kami komunikasikan agar jangan sampai ada kejadian serupa," tegasnya. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top