Social Media

Share this page on:

Anggaran Jadi Kendala Besar Pembangunan Embung di Kabupaten Malang

05-07-2018 - 12:00
Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Malang Moh Anwar saat menjelaskan kendala terbesar dalam pembangunan embung (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Malang Moh Anwar saat menjelaskan kendala terbesar dalam pembangunan embung (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Malang masih menggantungkan harapan besar terhadap pemerintah pusat dalam pembangunan embung. Hal ini didasarkan pada anggaran yang besar serta waktu pelaksanaan yang tidak mungkin ditangani oleh Pemkab Malang secara sendiri. 

Persoalan embung menjadi cukup vital dalam laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Malang yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Bahkan Bhumi Arema sampai saat ini masih menjadi lumbung pangan yang bukan hanya manfaatnya dirasakan di dalam daerah tapi juga provinsi maupun nasional. 

Tidak menutup mata,  posisi strategis sektor pertanian tersebut masih terus diintai dengan cepatnya pembangunan infrastruktur yang meniscayakan kebutuhan lahan yang semakin luas. Alih fungsi lahan pertanian dalam konteks mewadahi kebutuhan pembangunan inilah yang kerap menjadi incaran. Baik menjelma menjadi kawasan permukiman maupun industri. 

Kondisi tersebut,  yang membuat keberadaan embung menjadi penting dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan sektor pertanian. 

Lahan-lahan bukan sawah yang bisa menggantikan sawah yang beralih fungsi membutuhkan air. Di sinilah embung berperan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan yang begitu cepat dengan sektor pertanian. 

Walaupun, menurut Moh Anwar Kepala PU Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Malang, keberadaan sawah sampai saat ini masih bisa dialiri oleh berbagai saluran irigasi teknis. 

"Sampai saat ini terjaga untuk kebutuhan air sawah. Tapi kalau berbicara tentang lahan pengganti dalam LP2B (lahan pertanian produktif berkelanjutan) tentunya embung menjadi penting," kata Moh Anwar kepada MalangTIMES,  Kamis (5/7/2018). 

Pernyataan Moh Anwar tersebut didasarkan bahwa lahan pengganti LP2B adalah lahan non sawah. Misalnya tegalan atau lahan-lahan pertanian non padi,  seperti tebu. Tentunya,  lanjut mantan Kepala Dinas Bina Marga ini, dibutuhkan ketersedian air bagi lahan non sawah yang akan menjadi sawah tersebut. 

"Kalau sudah ada sirip irigasi bisa dilakukan rekayasa alir airnya. Tapi kalau tidak ada tentu keberadaan embung yang bisa jadi alternatifnya," ucap Anwar. 

Sayangnya, pembangunan embung membutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran yang tentunya tidak bisa dialokasikan hanya dari keuangan daerah saja. Peran pemerintah pusat lah yang mampu mewujudkan adanya embung tersebut. Seperti yang dilakukan di wilayah Pakis,  sebagai  satu-satunya embung saat ini di Kabupaten Malang. 

"Kendala besar ya di anggaran. Kalau kita pakai dana daerah, program lainnya tidak bisa didanai. Belum waktu yang tentunya membutuhkan proses panjang. Dari pembebasan lahan,  ketersediaan infrastruktur pengairan serta lainnya," ujar Moh Anwar yang juga menyampaikan untuk pembangunan saluran non teknis menjadi irigasi teknis satu tahun anggaran hanya bisa mencapai 2 persen saja. 

Di kesempatan berbeda,  Bupati Malang pun menyatakan hal senada. Pembangunan embung belum bisa dilaksanakan secara mandiri dengan kekuatan anggaran daerah. 

"Kita masih berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa untuk embung. Anggaran yang besar serta berbagai hal teknis lainnya membuat pembangunan embung masih kita gantungkan ke pusat," ucap Dr H Rendra Kresna. 

Rendra juga menyampaikan, cukup banyak bantuan dari pemerintah pusat untuk persoalan pengairan di Kabupaten Malang. Misalnya berbagai rehabilitas saluran irigasi serta lainnya. "Jadi kita memang masih berharap untuk embung ke tingkat pusat," pungkas Rendra. 


Pewarta : dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha


Top