Social Media

Share this page on:

Pendaftaran Bacaleg di Kota Malang Masih Sepi Peminat

06-07-2018 - 13:59
Ketua KPU Kota Malang Zaenudin saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ketua KPU Kota Malang Zaenudin saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Para bakal calon legislatif (bacaleg) di Kota Malang tampaknya memilih untuk mendaftarkan diri di hari-hari tetakhir.

Pasalnya, hingga hari kedua pendaftaran kemarin (5/7/2018), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang masih belum menerima satu pun calon yang mendaftar dari partai politik. Meski demikian, sudah ada warga yang melakukan konsultasi.

Pendaftaran bacaleg sendiri telah dibuka sejak Rabu (4/7/2018) lalu hingga 17 Juli mendatang. Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengungkapkan bahwa pendaftaran bacaleg masih sepi peminat.

"Hingga hari kedua kemarin memang belum ada nama-nama yang masuk untuk mendaftarkan diri. Tapi dari partai politik maupun bakal calon legislatif sudah banyak yang konsultasi," ujarnya.

Untuk diketahui, KPU memperkirakan akan ada 720 bacaleg di Kota Malang. Jumlah itu berdasarkan asumsi jika 16 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi mendaftarkan kadernya sesuai pagu maksimal.

Di kota pendidikan ini, setiap parpol berhak mendaftarkan 45 orang caleg sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Kota Malang.

"Untuk jumlah maksimal bacaleg di Kota Malang sebanyak 720 orang. Itu dari 16 parpol dikalikan 45 jumlah kursi dewan," urainya.

Pengajuan bacaleg, lanjutnya, dilakukan oleh masing-masing parpol. Yang lolos verifikasi tingkat pusat, yakni PSI, Perindo, Berkarya, Garuda, PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB dan PKPI.

"Bacaleg nanti tersebar di lima daerah pemilihan (dapil) yakni Lowokwaru, Klojen, Sukun, Kedungkandang dan Blimbing," paparnya.

Menurut Zaenudin, sebagian besar warga yang datang untuk berkonsultasi menanyakan syarat-syarat pendaftaran. Termasuk untuk mendapatkan surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas dari narkotika.

Untuk pemeriksaan bacaleg, lanjutnya, KPU sudah berkoordinasi Pihaknya dengan beberapa layanan kesehatan yang ada di Kota Malang.

Di antaranya dengan RSUD Dr Saiful Anwar (RSSA) Malang, Direktur RS Jiwa Lawang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dan Badan Narkotika (BNN).

"Kami sudah berusaha memfasilitasi dan komunikasi dengan para pihak pelayanan kesehatan," kata dia.

Dia menjelaskan, meskipun berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) tidak ada kewajiban untuk melakukan MoU dengan para pihak layanan kesehatan tersebut, pihaknya masih memfasilitasi partai politik. "KPU kemudian memfasilitasi," lanjutnya.

Dari pertemuan tersebut, kata Zaenudin, pada intinya pihaknya memberitahu jika pada masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Malang Raya terdapat lebih dari 2000 bacaleg yang bakal mengurus surat kesehatan.

"Oleh karena itu, kami berharap pada mereka agar bisa memfasilitasi terkait syarat tersebut," terangnya.

Aturan pertama, lanjutnya, ada ketentuan para bacaleg bisa mengurus di puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Sementara terkait narkotika, bisa melalui BNN maupun RS Pemerintah. Selanjutnya untuk puskesmas, setelah klarifikasi ke Dinkes, ada sekitar 16 puskesmas di Kota Malang yang hanya mampu melayani surat kesehatan jasmani.

"Sehingga, para bacaleg untuk mengurus rohani bisa di RSSA atau RS Jiwa Lawang," kata dia.

"Bahkan, di RS Jiwa Lawang memfasilitasi dengan sistem kolektif, artinya dikoordinasi partai politik. Tapi itu domain dari partai politik dengan rumah sakit," lanjutnya. Dia berharap, dengan waktu kurang lebih 12 hari ke depan, bacaleg bisa segera mengurus surat kesehatan tersebut.

"Kalau antri memang iya. Tapi dalam pengurusan itu, RS tidak boleh mengorbankan pasien lain," pungkasnya.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha


Top