Social Media

Share this page on:

Dewan Terima Keluhan Masyarakat Soal PPDB SMP Kota Malang

12-07-2018 - 14:49
Anggota DPRD Kota Malang Afdhal Fauza saat berdiri di ruang sidang Balai Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Anggota DPRD Kota Malang Afdhal Fauza saat berdiri di ruang sidang Balai Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejumlah keluhan disampaikan masyarakat terkait mekanisme pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang. Pasalnya, pemberlakuan sistem zonasi dinilai masih membingungkan. Terlebih dalam praktiknya, ada siswa yang tidak masuk dalam sistem kewilayahan meski domisili rumahnya dekat dengan sekolah tujuan. 

Keluhan tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Malang Afdhal Fauza. Dia mengatakan menerima keluhan dari orang tua pendaftar di beberapa sekolah, di antaranya di SMP Negeri 6, 18 dan 20 Kota Malang.

"Terkait penerimaan siswa baru SMP jalur kewilayahan, banyak keluhan masyarakat. Yang berdomisili di sekitar sekolahan tersebut tidak diterima dan diarahkan di sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggalnya," ujar Afdhal. 

Menurutnya, hal tersebut memunculkan pertanyaan atas transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Malang. "Banyak pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait hal ini, terus untuk siapa kursi ini," jelasnya. Sehingga, anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Klojen itu meminta dinas pendidikan untuk lebih terbuka soal data zonasi.

"Untuk menjawab kegelisahan masyarakat, hendaknya seluruh sekolah mengumumkan secara terbuka alamat-alamat siswa yang diterima melalui jalur kewilayahan ini," imbau politisi Partai Hanura itu.

Dia menjelaskan beberapa contoh kasus yang diadukan oleh masyarakat. "Ada siswa yang satu RT dengan sekolah tetapi tidak diterima, ini sudah kebangetan. Ada yang satu kelurahan dengan sekolah juga tidak diterima, tapi dari kelurahan dan kecamatan lain malah diterima," sesalnya.

Afdhal mengaku temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PPDB di Kota Malang. Dia juga akan mengomunikasikan keluhan itu pada Komisi D sebagai mitra dinas pendidikan agar dilakukan dialog dan klarifikasi. "Transparasi harus ditegakkan, jangan sampai merugikan masyarakat kecil," pungkasnya. 

Untuk diketahui, pada petunjuk teknis PPDB Kota Malang 2018 ada pembagian jalur masuk siswa. Yakni kuota 60 persen untuk sistem kewilayahan (zonasi) dan 35 persen untuk kuota sistem reguler. Sementara sisa 5 persen diberikan untuk jalur umum dari luar Kota Malang.

Jalur zonasi pun masih dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama sebanyak 30 persen kuota untuk sistem koordinat. Yakni, siswa dari keluarga miskin yang berjarak 500 meter dari sekolah bisa langsung masuk tanpa melihat nilai dan untuk warga mampu berjarak 200 meter dari sekolah.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top