Social Media

Share this page on:

Bola Panas SMPN 4 Kepanjen Masuk Babak Baru (5)

Dilaporkan ke Polres Malang Soal Penahanan Ijazah, Eks Komite SMPN 4 Kepanjen Sebut Laproan tak Berdasar dan Pencemaran Nama Baik

13-03-2018 - 17:38
Pengurus Komite SMPN 4 Kepanjen (ki-ka) Eva, Sugijanto dan Holis saat ditemui di DPRD Kabupaten Malang, Selasa (13/03) (Nana)
Pengurus Komite SMPN 4 Kepanjen (ki-ka) Eva, Sugijanto dan Holis saat ditemui di DPRD Kabupaten Malang, Selasa (13/03) (Nana)

MALANGTIMES - Serangan balik yang ditujukan kepada eks pengurus komite SMPN 4 Kepanjen menambah panjang polemik di sekolah ini. Serangan itu berupa aduan atau laporan ke Polres Malang oleh Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Gerakan Rakyat Peduli Pendidikan (GRPP) yang diwakili oleh Asep Suryatman. 

Aduan dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari Komite dan Kepala SMPN 4 Kepanjen lama (Rahmad yang kini menjabat Kasek di Bululawang, red) itu dengan menahan ijazah siswa, dan dugaan pungli. Mantan pengurus komite yang diberhentikan sepihak inipun bereaksi. 

iklan

Ditemui di gedung DPRD Kabupaten Malang, Ketua Komite Sugijanto Basoeki, Sekretaris Komite Holis Basyarahil, dan Bendahara Komite Eva Maulidya kompak menyatakan keanahen aduan tersebut. Karena komite tidak mengurusi dan memiliki hak menahan ijazah siswa sekolah. 

"Ijazah bukan urusan kami,  itu ranahnya sekolah. Apalagi sampai menahan ijazah,  kami tidak mengetahuinya, " kata Sugijanto Basoeki,  Selasa (13/03) kepada MalangTIMES. 

Sugijanto yang mewakili dua pengurus lainnya juga menegaskan, bahwa masa kepengurusan mereka mulai bulan Maret 2017. Padahal, yang dilaporkan oleh Asep ke Polres Malang adalah persoalan di tahun 2016-2017. 

"Jadi menjadi aneh kalau kami dilaporkan atas persoalan penahanan ijazah siswa di masa jabatan kami sebagai Komite, " tegas Sugijanto. 

Bahkan atas aduan tersebut, para mantan pengurus komite ini beranggapan telah terjadi pencemaran nama baik. "Ini bisa kami tuntut balik secara hukum. Tapi substansinya bukan itu. Kami berharap ini bisa segera selesai, kasihan anak-anak dalam proses belajar mengajar jadi terganggu, "ujar Sugijanto.

Menurutnya, laporan ke Polres Malang tidak tepat dan mengaburkan persoalan awal. Disinggung mengenai ada tidaknya penahanan ijazah di masa kepengurusan Komite SMPN 4 Kepanjen sejak tahun 2017, dia menyatakan tidak ada persoalan tersebut. Walau pun ada, wali murid yang ijazah siswanya masih berada di sekolah,  bukan karena urusan keuangan atau ditahan. 

Tapi,  kata Sugijanto,  karena adanya prosedur administrasi yang belum dilengkapi. "Misalnya,  punya tanggungan buku perpustakaan,  keuangan yang wajib dibayarkan dan lainnya. Itu pun kita tidak punya hak untuk persoalan penahanan ijazah. Itu ranah sekolah, " ujarnya. 

Eva Maulidya juga menyampaikan bahwa sejak awal mencuatnya persoalan di SMPN 4 Kepanjen sampai menjadi begitu ramai didasari adanya kepentingan sepihak. Eva mencontohkan,  mengenai pemberhentian Komite,  prosesnya sudah tidak prosedural. 

Hal ini didasarkan dengan berbagai kejanggalan di Berita Acara Musyawarah Wali Murid di SMPN 4 Kepanjen. "Kami tidak ingin memperpanjang hal tersebut,  tapi kami punya bukti kuat untuk persoalan ini, " ujar Eva. 

Persoalan penahanan ijazah siswa menjadi problem besar dalam dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Hal ini dimungkinkan bukan saja terjadi di SMPN 4 Kepanjen saja,  tapi di seluruh sekolah yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Sugijanto. 

"Jadi kalau kami dilaporkan masalah ini,  tolong yang lapor juga melaporkan sekolah lainnya. Saya yakin ini terjadi juga walaupun tentu dengan alasannya masing-masing, " pungkasnya. 


Pewarta : Nana
Editor : A Yahya
Publisher : bayu pradana

Top