Social Media

Share this page on:

Gawat, Menristek Dikti Larang Kampus Unikama Terima Mahasiswa Baru

13-03-2018 - 19:14
Menristek Dikti Mohammad Nasir (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Menristek Dikti Mohammad Nasir (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Konflik kepengurusan Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) nampaknya harus segera disudahi. Pasalnya, Kementrian Riset dan Tekhnologi Pendidikan Tinggi (Kememenristek Dikti) bakal bertindak tegas terhadap lembaga pendidikan di bawah naunganya yang masih bermasalah.

Menristek Dikti bakal men-downgrade atau menutup sistem dari kampus bermasalah jika mengalami permasalahan konflik yayasan yang tak segera diselesaikan. Seperti halnya Universitas Kanjuruhan (Unikama) Malang.

iklan

"Konflik yayasan kalau lapor ke Kementrian akan Downgrade, langsung saya close dulu sistemnya," ungkap Menristek Dikti, Mohammad Nasir saat berkunjung ke Kota Malang (14/3/2018)

Meskipun pihaknya sejauh ini belum mengetahui secara jauh terkait konflik Unikama, namun yang jelas sepanjang terdapat laporan terkait konflik yayasan, maka downgrade akan dilakukan.

"Ya seperti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang kami close, ngak bisa menerima mahasiswa, waktu ketemu saya selesaikan dulu konfliknya. Kalau terjadi konflik mahasiswa yang jadi korban," bebernya

"Kalau untuk Unikama saya belum tau itu, tapi untuk menjamin nasib mahasiswanya tidak boleh melakukan penerimaan mahasiswa baru terlebih dahulu. Kalau perlu mahasiswa pindahkan aja kalau gitu. Yang ada closing out," tambah Menristek.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir, terjadi konflik kepengurusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI). Terdapat dua kubu yang saling klaim menjadi Ketua PPLP PT PGRI yang sah. Mereka adalah kubu Christea Frisdiantara dan juga kubu pengurus PPLP PT PGRI lama Soedja'i.

Sejauh ini, konflik kepengurusan tersebut masih belum terdapat titik terang. Kasusnya sendiri masih dalam penanganan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta


Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : A Yahya
Publisher : bayu pradana

Top