Social Media

Share this page on:

Pemkot Malang Bekali 130 Lembaga Keagamaan Teknis Penggunaan Dana Hibah

15-05-2018 - 18:25
Para peserta kegiatan sosialisasi penggunaan dana hibah oleh Pemkot Malang di Hotel Regent. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Para peserta kegiatan sosialisasi penggunaan dana hibah oleh Pemkot Malang di Hotel Regent. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah (pemda) diharapkan tepat sasaran. Selain itu, penggunaan anggaran negara juga mesti akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal itu menjadi sorotan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terhadap sebanyak 130 perwakilan lembaga sosial keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

iklan

Berlangsung di Hotel Regent, hari ini (15/5/2018) kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto.

Beberapa narasumber juga hadir dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang serta Inspektorat Kota Malang.

Wasto menekankan pentingnya laporan pertanggungjawaban yang baik. "Laporan pertanggungjawaban dan proposal harus dihitung sesuai dengan proporsi hibah dari pemerintah," ujar Wasto saat memberikan sambutan.

Harapannya, lanjut Wasto, manakala dalam perjalanan ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dana hibah dapat di pertanggungjawabkan dan terbukti jelas penggunaan dana hibah tersebut. 

Materi yang diberikan pada para peserta yakni tentang Pengawasan terhadap Dana Bantuan Sosial Keagamaan oleh Auditor Inspektorat Kota Malang Budi Sulistyo. Juga materi Aturan Penganggaran, Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial dari Sekretaris BPKAD Kota Malang Baihaqi.

Pelaksanaan pemberian hibah sendiri, saat ini berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Hibah. 

"Batuan hibah tidak boleh disalahgunakan, karena ada risiko hukum bagi penerima hibah yang menyelewengkan anggaran," ujar Budi Sulistyo.

Penyelewengan yang dimaksud, apabila penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan proposal awal dan laporan pertanggungjawaban. Isu strategis saat ini, lanjutnya, belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam APBD yang menarik perhatian publik.

Terlebih, banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodasi. Baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun dalam kepentingan politik tertentu.

"Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan. Terutama menjelang adanya pilkada," tuturnya.

Sekretaris BPKAD Kota Malang Baihaqi meyampaikan, terdapat sejumlah aturan ketat soal penggunaan dana hibah.

"Penganggaran dan pelaksanaan serta bantuan hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dan yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum," ujarnya. 

Pemberian dana bantuan itu, menurutnya, diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan

Top