Social Media

Share this page on:

DPRD Dukung Penuh Empat Ranperda Bupati Malang

16-05-2018 - 14:17
Sidang Ppripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD Kabupaten Malang atas empat ranperda bupati Malang, Rabu (16/5). (Nana)
Sidang Ppripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD Kabupaten Malang atas empat ranperda bupati Malang, Rabu (16/5). (Nana)

MALANGTIMES - Empat rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diusulkan oleh bupati Malang kepada DPRD Kabupaten Malang secara aklamasi didukung oleh seluruh fraksi yang ada. 

Empat ranperda tersebut merupakan perubahan dari pwerda yang ada selama ini di bidang pajak daerah (Perda Nomor 8 Tahun 2010),  organ dan kepegawaian lerusahaan daerah air minum/PDAM (Perda Nomor 5 Tahun 2013),  rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)  tahun 2016-2021 (Perda Nomor  6 Tahun 2016) serta mengenai Insentif dan kemudahan investasi. 

iklan

Dukungan dari berbagai fraksi yang ada di tubuh DPRD Kabupaten Malang atas empat perubahan perda tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Lukito Eko dalam penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna,  Rabu (16/5/2018). 

"Dari empat usulan perubahan perda tersebut,  kami menyatakan mendukung dan menyepakati tingkat urgenitasnya. Sehingga kami menerima semuanya untuk dilakukan pembicaraan lanjutan mengenai hal tersebut, " kata Lukito kepada MalangTIMES. 

Dukungan seluruh fraksi yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya,  Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerinda dan Demokrat-Hanura didasarkan dengan semakin pesatnya perubahan-perubahan yang ada. Baik di tingkat internal maupun di luar berupa beberapa amanah regulasi di atasnya yang mengalami perubahan. 

Lukito mencontohkan,  di perubahan Perda Nomor 5/2013 mengenai Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), seluruh  fraksi menyatakan bahwa perubahan tersebut menjadi penting. "Perubahan ini agar PDAM dalam pengelolaannya di bidang air minum bisa lebih memenuhi tata kelola yang baik dan sesuai dengan regulasi," ujar Lukito. 

Kaitannya dengan regulasi di atasnya. yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.  "Perubahan perda menjadi keharusan saat ini sehingga bisa semakin lebih baik melayani masyarakat. Selain tentunya kita berharap dengan  adanya perubahan akan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, " pungkas Lukito. (*) 


Pewarta : Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Malang TIMES

Top