Social Media

Share this page on:

Pembersihan Lahan Apartemen Dikeluhkan Warga, Komisi C dan DPUPR Kota Malang Tinjau Lokasi

16-05-2018 - 17:13
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang bersama DPUPR Kota Malang mengecek lokasi pembangunan apartemen di eks Baiduri Sepah Ballroom. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang bersama DPUPR Kota Malang mengecek lokasi pembangunan apartemen di eks Baiduri Sepah Ballroom. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Komisi C DPRD Kota Malang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, siang ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan eks Baiduri Sepah Ballroom, Cafe & Resto di Jalan Raya Tlogomas.

Pasalnya, dewan menerima keluhan warga terkait proses pembersihan lahan dan bangunan yang dinilai bising hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.

iklan

Siang ini (16/5/2018), sidak dihadiri Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Harun Prasojo, serta tiga anggota komisi yakni Afdhal Fauza, Sugiarto, dan M Fadli.

Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso juga turut datang melakukan dialog dengan pihak pemborong.

Berdasarkan pantauan MalangTIMES di lapangan, bangunan hall maupun restoran Baiduri Sepah sendiri telah rata dengan tanah. Truk-truk juga tampak hilir mudik mengangkut material bangunan.

Meski belum ada nama, lokasi tersebut rencananya bakal dibangun apartemen 20 lantai di bawah pengelolaan Adhi Persada Properti Indonesia.

"Kunjungan ini menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Mereka mengeluh ada kebisingan yang mengganggu proses belajar," ujar Harun Prasojo. Untuk diketahui, lahan tersebut memang berada di tengah permukiman padat penduduk.

Selain itu juga berbatasan langsung dengan bangunan tiga sekolah, yakni MTs Muhammadiyah 1, SMK 2 Muhammadiyah, dan MAN 1 Malang. 

Dalam sidak itu, para legislator itu mengecek proses pembangunan yang dilakukan.

Pihak dewan juga mengonfirmasi terkait belum adanya izin dari Pemerintah Kota Malang.

"Kami mengumpulkan data dulu dari semua pihak. Nanti akan segera kami adakan pertemuan semua pihak untuk mencari solusi, win-win agar  tidak ada yang dirugikan," terangnya. 

Sebab, lanjut Harun, pembangunan tersebut merupakan bagian dari investasi yang masuk ke Kota Malang. Sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja.

"Tapi juga warga jangan sampai terganggu. DPUPR juga melihat sekaligus memastikan bahwa izin ternyata masih diproses," ujarnya.

Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso membenarkan bahwa pembangunan tersebut belum mengantongi izin.

"Izin mendirikan bangunan (IMB) belum ada, di PU sendiri saat ini masih proses pengajuan advice planing (AP). AP ini salah satu syarat IMB," ujar Soni, sapaan akrabnya. Menurutnya AP bisa cepat diproses asalkan syaratnya lengkap. 

Hanya saja, pihak PU masih harus berkoordinasi dengan BPN Kota Malang terkait status lahan yang akan digunakan.

"Ada beberapa hal yang harus dicek, misalnya luasan tanah. Juga soal sertifikat hak milik (SHM) karena lahan ini ada beberapa SHM. Ngeceknya harus sama BPN nanti," ujarnya.

Usai mengantongi AP, lanjut Soni, pengembang juga mesti mengajukan rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Malang.

Rekomendasi tersebut terkait desain rancang bangun apartemen yang akan didirikan.

"Hasil sidang pleno TAGB nanti jadi rekomendasi yang juga disyaratkan IMB. Kalau IMB jadi, PU juga melakukan pengecekan lanjutan," tuturnya. 

Sementara itu, perwakilan pengembang, Adi mengungkapkan bahwa soal kebisingan yang ditimbulkan itu memang sudah pernah dikeluhkan warga.

"Saat diprotes, kami hentikan penggunaan alat berat. Alat berat baru turun seusai jam sekolah," ujarnya singkat. 

Terpisah, Kepala MTs 1 Muhammadiyah Malang Abdul Wahid mengungkapkan bahwa kebisingan akibat proyek tersebut sudah dirasakan sejak Februari.

"Bahkan saat bangunan dirobohkan, di sekolah seperti kena gempa. Jadi kami mengadu ke dewan untuk difasilitasi dialog dengan pengembang," ujarnya. 

Kepala SMK 2 Muhammadiyah Malang Nur Cholis menambahkan, selama ini belum ada koordinasi terkait rencana pembangunan tersebut.

Selain proses pembongkaran dan pembangunan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah juga mempertimbangkan efek jangka panjang.

"Nanti kalau benar dibangun apartemen atau bangunan lain, lingkungan kan harus tahu juga. Agar tidak ada benturan nilai bagi siswa maupun sosial masyarakat," pungkasnya.


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan

Top