Social Media

Share this page on:

KPK Limpahkan Berkas Wali Kota Malang ke Meja Hijau

24-05-2018 - 20:40
Wali Kota Malang (non-aktif) Moch Anton usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta. (Foto: Dwi Narwoko/Merdeka.com)
Wali Kota Malang (non-aktif) Moch Anton usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta. (Foto: Dwi Narwoko/Merdeka.com)

MALANGTIMES - Kasus dugaan suap yang melibatkan belasan pejabat pemerintahan Kota Malang berlanjut ke meja hijau. Hari ini (24/5/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melimpahkan berkas perkara Wali Kota Malang (non-aktif) Moch Anton ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Anton akan segera disidangkan terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015. "Sudah masuk tahap dua (pelimpahan kasus). Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka MA (Moch Anton)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis. 

iklan

Pelimpahan tersebut menandakan proses penyidikan atas Anton yang disangkakan telah memberikan hadiah atau janji pada jajaran DPRD Kota Malang untuk memuluskan pembahasan anggaran. Anton juga telah dipindahkan dari Rutan Polisi Militer Kodam Jaya Guntur ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng.

"Rencananya sidang akan dilaksanakan di Surabaya. Untuk kepentingan persidangan, yang bersangkutan mulai hari ini dititipkan penahanannya di Lapas Kelas 1 Surabaya," terang Febri. Jika dihitung, Anton sudah menjalani masa tahanan dalam penyidikan selama hampir dua bulan atau sejak 27 Maret 2018 lalu. 

Menurut Febri, pelimpahan berkas tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan bukti-bukti penguat atas bukti awal yang didapatkan terkait keterlibatan Anton. "Hingga hari ini, sekurangnya 59 saksi telah diperiksa untuk tersangka MA," paparnya.

Selain itu, KPK juga telah melakukan pemeriksaan intensif pada Anton. "Sedangkan MA, sekurangnya telah tiga kali diperiksa sebagai tersangka. Tepatnya pada 22, 27 Maret dan 21 Mei 2018," terangnya. Dalam masa tersebut, Anton juga dimintai keterangan untuk tersangka-tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap itu.

Febri merinci, ada enam unsur saksi yang diperiksa untuk Anton. Meliputi dari anggota DPRD Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Kepala Bappeda Kota Malang Tahun 2015, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang pada tahun 2015. "Turut diperiksa juga Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tahun 2015 dan PNS lainnya di lingkungan Pemkot Malang," urainya. 

"MA diduga memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan anggota DPRD. Patut diduga janji tersebut diberikan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban," ujarnya. Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Selain Anton, kasus tersebut juga melibatkan 18 anggota DPRD Kota Malang. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor KUH Pidana. Meski demikian, para tersangka tersebut hingga saat ini belum ada pelimpahan perkara. "Untuk tersangka lain, nanti kami informasikan," pungkas Febri. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Alfin Fauzan

Top