Social Media

Share this page on:

Mulai Mudik, Ini Larangan Pemkot Malang Buat Para PNS

11-06-2018 - 22:10
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang saat mengikuti apel pagi. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang saat mengikuti apel pagi. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menerapkan sejumlah aturan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara di Kota Malang. Hal ini menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018. Yakni, larangan penggunaan mobil dinas dan juga larangan menerima bingkisan atau parcel lebaran. 

Menindaklanjuti keputusan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Hal itu juga dilakukan dalam rangka untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal.

iklan

Didasarkan pada isi surat edaran tersebut, maka Pemkot Malang mengingatkan para PNS akan larangan penggunaan fasilitas dinas termasuk kendaraan dinas untuk kepentingan mudik. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, seluruh larangan penggunaan kendaraan dinas ini sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir.

"Kendaraan dinas hanya akan dipakai untuk keperluan dinas dan bukan untuk kepentingan mudik," tegas Wasto. PNS di lingkungan Pemkot Malang juga diimbau tidak menambah cuti dalam momen Lebaran 1439 H tahun ini. Apalagi, cuti bersama Idul Fitri 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.

Selain itu, dalam SE tersebut juga mengingatkan bahwa penetapan tujuh hari cuti bersama dinilai sudah cukup. "Jadi kami tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS kecuali dengan alasan penting," tegasnya.

Wasto menambahkan, dalam SE tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. "PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya," tegasnya. Dia juga berpesan agar setelah pelaksanaan cuti dan libur lebaran berakhir, seluruh PNS dapat langsung aktif bekerja dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Top