Social Media

Share this page on:

Dukung KPK, Aliansi Masyarakat Malang Tolak Delik Korupsi Masuk RKUHP

12-06-2018 - 16:20
Kegiatan FGD Aliansi Masyarakat Sipil dan Akademisi Malang Raya saat membahas risiko masuknya delik korupsi dalam RKUHP. (Foto: MCW for MalangTIMES)
Kegiatan FGD Aliansi Masyarakat Sipil dan Akademisi Malang Raya saat membahas risiko masuknya delik korupsi dalam RKUHP. (Foto: MCW for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aliansi Masyarakat Sipil dan Akademisi Malang Raya bersama lembaga swadaya Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan sikap menolak atas masuknya delik atau pasal korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya, hal tersebut dinilai justru akan melemahkan pemberantasan tindak rasuah yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Publik menilai kodifikasi hukum pidana dalam RKUHP tersebut memiliki risiko besar. Apalagi bila nanti UU Tipikor (tindak pidana koripsi) dilebur masuk ke sana," ujar Maulana, koordinator aliansi. Dia mengungkapkan, pihaknya telah menggelar forum group disccusion (FGD) yang melibatkan aktivis, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat sipil. Dalam FGD tersebut, muncul dua pernyataan sikap dari para peserta. 

iklan

Pertama, menolak dimasukkannya delik-delik korupsi ke dalam RKUHP yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, mendesak agar DPR RI membuat kodifikasi khusus tindak pidana khusus korupsi atau tindak pidana khusus lain yang terpisah dari RKUHP. "Penanganan kejahatan-kejahatan khusus seperti korupsi tentu akan berbeda dengan kejahatan biasa atau umum," ujarnya.

Badan Pekerja MCW Ardhan menambahkan bahwa ada beberapa catatan khusus yang ditengarai bisa melemahkan pemberantasan korupsi jika RKUHP disahkan. Pertama, jumlah ancaman pidana dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor No 20 tahun 2001. 

Kedua, RKUHP tidak mengatur hukuman pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang negara yang dikorupsi oleh koruptor. "Artinya koruptor yang diproses secara hukum dan telah terbukti bersalah tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara, ini jelas sangat merugikan," tegasnya.

Ketiga, RKUHP tidak mengakomodasi ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. "Jika ketentuan Pasal 4 tidak diatur dalam RKUHP maka di masa mendatang pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses oleh penegak hukum terkait kejahatan korupsinya," pungkasnya. (*)


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha

Top