Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (2)

Pemkab Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan

26-06-2018 - 21:53
Kanan Kadis TPHP Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid dan (paling kanan) saat menyatakan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari kantornya atas alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, Selasa (26/6) (Nana/MalangTIMES)
Kanan Kadis TPHP Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid dan (paling kanan) saat menyatakan sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari kantornya atas alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, Selasa (26/6) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintahan Kabupaten Malang secara tegas menyampaikan bahwa seluruh proses perizinan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perumahan maupun industri, wajib mengikuti aturan perundangan yang berlaku. 

Bahkan,  Bupati Malang Dr H Rendra Kresna meminta kepada jajaran terkait, khususnya Dinas Tanaman Pangan Hortikuktura dan Perkebunan (DTPHP) agar selektif memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. 

iklan

Harapan orang nomor satu di Kabupaten Malang ini gayung bersambut. Sejak tahun 2014 hingga saat ini DTPHP (sebelumnya bernama Dinas Pertanian dan Perkebunan) tidak pernah menerbitkan satu pun izin alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan seperti yang diajukan para pengembang. 

Dengan demikian, selama 5 tahun ini DPTHP tidak pernah mengeluarkan izin untuk para pengembang perumahan yang melakukan alih fungsi lahan untuk perumahan di wilayah Kabupaten Malang.

"Sampai saat ini tidak ada surat rekomendasi keluar tentang hal itu dari kami, " kata Nasri Abdul Wahid Kepala DTPHP Kabupaten Malang,  Selasa (26/6/2018) kepada MalangTIMES. 

Artinya, apabila surat rekomendasi dari dinas terkait tidak ada maka secara otomatis seluruh izin pembangunan perumahan di lahan pertanian produktif seharusnya juga tidak bisa diterbitkan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pantauan MalangTIMES misalnya di wilayah Karangploso, tepatnya di Desa Tegalgondo ternyata banyak pengembang diduga melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. Mereka mengklaim sudah mengantongi izin dari dinas terkait.

Pengembang perumahan yang dimaksud salah satunya adalah Green Stone di Desa Tegalgondo.  

Namun, saat ditanyakan kepada Nasri, ia  mengaku tidak mengetahui proyek perumahan tersebut. Jika benar pengembang perumahan Green Stone telah melakukan alih fungsi lahan pertanian maka ia menyatakan sangat prihatin. 

Sebagai pihak yang ditunjuk mengurusi lahan pertanian,  sekali lagi ia menegaskan pihaknya belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan pengembang perumahan tersebut. 

"Jadi kami mengikuti regulasi yang ada. Bukan kontra pembangunan lho kalau kami tidak menerbitkan surat rekomendasi tersebut. Apalagi menolak laju kebutuhan dan pengembangan permukiman, " ujar Nasri. 

Regulasi tentang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan sudah cukup jelas yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010.

Aturan tersebut menegaskan bahwa LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum dengan syarat dan ketentuan diatur oleh undang-undang. 

"Tapi syaratnya cukup berat. Salah satunya pengembang wajib menyediakan lahan pengganti seluas 3 kali lahan yang dipakai apabila itu lahan irigasi, " ujar mantan Kepala Dinas Perikanan yang melanjutkan untuk lahan pasang surut dan lebak penggantiannya dua kali luas lahan yang dipakai.

"Kalau lahan non irigasi penggantinya satu kali luas tersebut. Contoh 1 hektar LP2B yang dialihkan jadi perumahan, maka pengembang wajib mengganti 3 hektar di lahan irigasi, " imbuh Nasri. 

Jika para pengembang mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan undang-undang maka pihaknya tentu akan mengeluarkan surat rekomendasi yang dibutuhkan. 

"Jadi jangan salah tafsir kami anti pembangunan. Melindungi LP2B amanah UU dan ada sanksi di dalamnya bila ditabrak. Kita hanya bisa menganjurkan pengembang untuk menahan diri sampai lahirnya regulasi daerah sebagai petunjuk teknisnya nanti, " urai Nasri. 

DTPHP Kabupaten Malang berkepentingan dalam persoalan tersebut dikarenakan memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan pangan di wilayahnya. Neraca pangan bisa aman apabila lahan pertanian terjaga. Begitu pula sebaliknya. 

"Jadi sekali lagi dicatat kita tidak menolak pembangunan atau investor perumahaan tapi ini demi kecukupan pangan. Saat ini masih aman tapi 5 sampai 10 tahun ke depan bisa dipastikan tidak aman kalau alih fungsi lahan pertanian terus terjadi, " tegas Nasri.

Bagaimana kondisi Perumahan Green Stone di Desa Tegalgondo yang diduga telah melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk komplek perumahan? Bagaimana pula tanggapan pihak pengembang Perumahan Green Stone atas persoalan ini? Simak terus ulasan MalangTIMES di seri selanjutnya.


Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha

Top