Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (3)

Pemkab Tegas Tak Keluarkan Izin, Pengembang Green Stone Klaim Perizinan Beres

27-06-2018 - 18:33
Master pembangunan Perumahan Green Stone Tegalgondo di-up date 9 Juni 2018 (Foto diambil dari www. greenstonecity.com)
Master pembangunan Perumahan Green Stone Tegalgondo di-up date 9 Juni 2018 (Foto diambil dari www. greenstonecity.com)

MALANGTIMES - Apa yang ditegaskan Pemkab Malang khususnya Dinas Tanaman Pangan Hortukultura dan Perkebunan (DTPHP) bahwa selama lima tahun terakhir tidak pernah mengeluarkan izin untuk alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berbeda dengan pengakuan pengembang di lapangan.

Sebelumnya, Kepala DTPHP, Nasri Abdul Wahid menegaskan bahwa sejak 2014 pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan atau industri baik perseorangan maupun korporasi.

iklan

Namun hasil wawancara langsung MalangTIMES dengan pengembang Perumahan Green Stone di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Senin (4/6/2018) sekitar pukul 11.55 WIB berbeda. Pihak pengembang menyatakan sudah mengantongi semua izin yang dipersyaratkan untuk membangun komplek perumahan.

Untuk memperoleh jawaban itu dari penanggungjawab Perumahan Green Stone kami harus melewati beberapa tahap.

Setelah mengamati situasi sekitar perumahan, kami berusaha menemui penanggungjawab proyek perumahan. Saat di depan Kantor Perumahan Green Stone, kami disambut empat wanita. Mereka tampaknya marketing perumahan dengan tagline Smart Green Living, Best Investment ini.

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan untuk wawancara dengan penanggungjawab perumahan ini akhirnya kami dipersilakan masuk ke Kantor Perumahan Green Stone.

Kami tidak langsung bisa bertemu dengan orang yang dituju. Kami harus menunggu sekitar 20 menit karena Wakil Direktur PT Notojoyo Nusantara, pengembang perumahan ini masih melakukan pertemuan (meeting).

20 menit kemudian kami dipersilakan masuk ke ruang meeting dan bertemu dengan Salman, Wakil Direktur PT Notojoyo Nusantara .

Saat kami mengonfirmasi terkait semua proses perizinan dari proyek ini kami justru ditanya apa motif MalangTIMES menanyakan hal tersebut.

Selain itu, ia juga menanyakan , dari mana sumber informasi yang didapat MalangTIMES tentang proses perizinan Perumahan Green Stone yang oleh banyak pihak diragukan karena memanfaatkan lahan sawah produktif untuk perumahan.  

Tak berselang lama, ia menelfon seseorang yang dipanggilnya Noer. Salman menjelaskan bahwa yang ia telpon adalah seorang pensiunan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas  mengurus perizinan.

Beberapa menit kemudian datanglah seorang pria yang ia sebut bernama Noer itu ke ruangan meeting dan ikut berbincang dengan kami.

Didampingi Noer itulah Salman lalu menyatakan secara tegas bahwa perumahan yang sedang dibangun sudah mengantongi izin dari dinas terkait. Menurutnya, proses perizinan Perumahan Green Stone sudah clear dan tidak ada masalah.

Bahkan, proyek pembangunan komplek perumahan yang ia sebut ekslusif itu sudah mendapat rekomendasi dan izin dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.

"Semua sudah clear, tak ada masalah, izin lokasi dan segala macamnya," ujar Salman singkat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan pensiunan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dipanggil Noer tersebut. Ia mengatakan proses perizinan dan rekmendasi sudah dipegang.

Ketika ditanya bukti tertulis dari rekomendasi dan izin yang ada, pihak pengembang hanya mengatakan semua ada.

Namun ketika MalangTIMES meminta untuk melihat bukti-bukti atau foto dokumen izin itu, pihak pengembang terkesan enggan menunjukkan kepada kami. "Ada, tapi kalau foto enggak ada," imbuh Noer.

Penelusuran MalangTIMES berlanjut dengan meminta keterangan warga sekitar terkait pembangunan perumahan tersebut.

Salah seorang warga sekitar Perumahan Green Stone mengaku selama ini tidak pernah diajak bermusyawarah baik oleh RT maupun pengembang.

"Enggak pernah dikumpulkan mas, tau-tau membangun itu saja, ya mestinya ada pemberitahuan lah.  Dulu itu sepertinya ada lahan kolam pancing, lalu ke belakang memang kelihatannya sawah pertanian," ungkap salah satu warga sekitar dekat perumahan Green Stone yang enggan disebut namanya.

Setelah itu, MalangTIMES mencoba mencari informasi ke RT setempat. Namun Ketua RT 10 wilayah tersebut yang bernama Samsul sedang tidak ada di rumahnya.

Pantauan MalangTIMES di lokasi, perumahan ini memang sedang proses membangun. Terlihat ada lahan sawah yang sudah diuruk. Banyak kuli bangunan yang terlihat serius membangun satu unit rumah.

Sekitar 50 meter lebih dari pintu masuk terlihat ada pembangunan kolam renang yang sudah hampir selesai. Di kanan-kirinya terlihat lahan-lahan yang sudah diratakan dan diuruk tanah.

Di www. Greenstonecity.com, website Perumahan Green Stone memang dijelaskan bahwa perumahan ini dikonsep hunian modern bernuansa alam di lokasi strategis dengan memadukan rumah tinggal, fasilitas lengkap, dan kawasan hijau.

Perumahan ini diklaim satu-satunya di Malang yang ingin mewujudkan keindahan Masjid Taj Mahal. Dalam website tersebut dijelaskan ada sejumlah fasilitas yang nantinya akan dibangun selain komplek perumahan ekslusif. Di antaranya Masjid 'Taj Mahal', Fitness Center,Jogging Track, Bike Track, Public Garden, Padang Golf, Smart Home, Security Gate & CCTV, Club House dan Swimming Pool.

Perumahan Green Stone belakangan menjadi menjadi sorotan banyak pihak karena ditengarai membangun komplek perumahan di lahan pertanian produktif.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), lahan pertanian produktif tidak boleh dialihfungsikan untuk kawasan perumahan atau industri.

Siapapun yang melanggar, baik perseorangan, pengembang/korporasi maupun pemerintah selaku pemberi izin diancam sanksi pidana berat sesuai ketentuan undang-undang.

Perlindungan terhadap lahan pertanian produktif ini memang sedang serius dilakukan pemerintah mulai pusat hingga daerah.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung mengawasi persoalan ini. Pasalnya, pada proses perizinan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan atau industri rentan jadi muara terjadinya suap dan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pengembang dan pemberi izin.

Lalu, bagaimana penjelasan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang yang oleh pengembang Perumahan Green Stone menjadi salah satu pihak yang mengeluarkan rekomendasi dan izin? Bagaimana pula penjelasan Kepala Desa Tegalgondo dan Camat Karangploso terkait polemik perizinan Perumahan Green Stone? Simak terus ulasan MalangTIMES pada seri berikutnya!


Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha

Top