Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak Abrik Lahan Pertanian (7)

Dinas Cipta Karya Akui Telah Menerbitkan Izin Lokasi Perumahan Green Stone Tegalgondo, Tapi...

29-06-2018 - 14:38
Kabid Penataan Ruang dan Penataan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang Raden Anang Udayana saat menjelaskan persoalan pembangunan dan ijin perumahan Green Stone Karangploso, Kamis (28/6) (Nana/MalangTIMES)
Kabid Penataan Ruang dan Penataan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang Raden Anang Udayana saat menjelaskan persoalan pembangunan dan ijin perumahan Green Stone Karangploso, Kamis (28/6) (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Apa yang disampaikan Wakil Direktur  PT Noyojoyo Nusantara, Salman kepada MalangTIMES mengenai surat izin pembangunan perumahan Green Stone Karangploso dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang ada benarnya. 

Dinas yang dipimpin oleh Wahyu Hidayat melalui bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan secara langsung membenarkan bahwa DPKPCK sudah mengeluarkan izin kepada PT Noyojoyo Nusantara, pengembang Perumahan Green Stone. 

iklan

"Betul kita mengeluarkan surat izin kepada pengembang tersebut. Tapi surat izin lokasi, bukan izin membangun bangunan atau alih fungsi lahan pertanian, " kata Raden Anang Udayana Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang,  Kamis (28/6/2018) kepada MalangTIMES di ruang kerjanya. 

Surat izin lokasi yang diberikan kepada PT Noyojoyo Nusantara tertanggal 30 Januari 2018 dengan nomor 188.45/99/kep 35.07.013/2018.

Surat izin lokasi tersebut,  kata Anang,  bukan legalisasi apalagi menjadi legalitas bagi pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan. Karena,  lanjutnya,  izin lokasi wajib diikuti dengan berbagai macam rekomendasi yang juga diterbitkan dari berbagai dinas terkait.

Sebelum seluruh surat dan rekomendasi tersebut terpenuhi,  pengembang tidak diperbolehkan melakukan pembangunan. 

"Jadi setelah izin lokasi terbit, pengembang wajib menindaklanjuti dengan pengajuan lain berupa rekomendasi dinas terkait. Misal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah),  siteplan sampai pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kalau hanya surat ijzn lokasi terus membangun dan merasa sudah lengkap izinnya ya salah itu, " tegas Anang. 

Dari berbagai keterangan terkait di dinas lainnya, berbagai izin yang wajib dikantongi oleh perumahan Green Stone tidak atau belum ada. Anang pun menegaskan,  bahwa pihak pengembang di sana  hanya mengantongi surat izin lokasi yang diterbitkan pihaknya. 

Biasanya,  kondisi tersebut kerap terjadi di lapangan dan dilakukan para pengembang perumahan. Izin belum selesai semua,  pembangunan sudah berjalan,  bahkan antara kelengkapan izin dengan  fisik bangunan, interval waktunya bisa cukup lama.

Bangunan perumahan atau tanah sudah diperjualbelikan kepada masyarakat,  izin masih dalam proses atau bahkan tidak diurus sama sekali. 

"Biasanya itu pengembang perumahan nakal. Izin belum selesai,  bangunan udah jadi," ujar Anang. 

Hal ini juga yang disoroti oleh Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang terhadap maraknya pembangunan perumahan tanpa izin.

Wahyu menyampaikan,  banyak pengembang yang membuat kaplingan tanah untuk dijual maupun dipakai perumahan. Tapi siteplannya tidak ada.

"Kalau siteplan tidak ada, maka IMB juga pasti tidak punya. Ini yang masih banyak terjadi, " ujarnya beberapa waktu lalu kepada MalangTIMES. 

Kondisi tersebut yang membuat alih fungsi lahan pertanian terus terjadi. Proses legalitas tidak lagi jadi legalisasi pengembang nakal dalam membangun unit-unit perumahan atau menjual tanah. 

Anang juga menyampaikan,  pihaknya tidak tinggal diam dalam kondisi tersebut. Monitoring dan sosialisasi kerap dilaksanakan.

Bahkan koordinasi dengan Satpol PP juga sering dilaksanakan. Tapi,  setiap penindakan melalui tindak pidana ringan (tipiring) tidak membuat para pengembang perumahan nakal tersebut menjadi tertib hukum. 

"Ranah kita sendiri tidak dalam penindakan. Selama mereka memiliki niat melengkapi syarat yang ditentukan, kita layani, " ujarnya. 

Disinggung mengenai pelanggaran Green Stone yang belum memiliki surat izin namun sudah melakukan pembangunan,  DPKPCK Kabupaten Malang akan segera melakukan cek lokasi. Sekaligus cek perizinan sehingga diketahui izin apa saja yang belum dikantongi pengembang tersebut. 

"Yang pasti saya tegaskan surat izin lokasi tidak untuk melegalkan pembangunan perumahan. Itu pelanggaran pasti ya kalau tetap dilaksanakan, " ucap Anang yang juga menyayangkan pihak Green Stone yang tidak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam persoalan tersebut. 

Karena,  dalam alih fungsi lahan pertanian,  tentunya ada proses panjang perizinan dan kesanggupan pengembang untuk mengganti lahan tersebut sesuai peraturan yang ada. 

"Sampai saat ini tidak ada surat kesanggupan dari pihak pengembang. Padahal kalau dibaca klausul di surat izin lokasi ada itu tentang hal tersebut, " ucap Anang yang sekali lagi menegaskan,  apabila seluruh ketentuan yang dipersyaratkan tidak diindahkan oleh pengembang sesuai regulasi yang ada,  maka tanggungjawab berada di pundak mereka sendiri. 


Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Top