Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (11)

DPP REI Minta Pemerintah Berhati-hati Keluarkan Izin Perumahan

30-06-2018 - 19:36
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Drs HM Tri Wediyanto (pegang microphone) (Foto : Sahrul Hidayah/MalangTIMES)
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Drs HM Tri Wediyanto (pegang microphone) (Foto : Sahrul Hidayah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Alih fungsi lahan sawah produktif menjadi perumahan saat ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, lahan pertanian semakin tahun terus tergerus oleh proyek perumahan yang mencaplok lahan pertanian produktif. Salah satunya banyak terjadi di Kabupaten Malang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , sawah produktif jelas-jelas dilarang untuk diubah menjadi perumahan. Namun kenyataannya di lapangan, tak sedikit pengembang yang nakal dan menyiasati lahan sawah dengan cara dikeringkan terlebih dulu sebelum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

iklan

Maraknya tindakan nakal para pengembang ini memantik komentar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Drs HM Tri Wediyanto.

Menurutnya, fenomena ini harus juga menjadi catatan penting pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam persoalan perizinan. Ia justru meminta pemerintah daerah berhati-hati memberi izin kepada para pengembang.

"Karena bagaimana pun juga IMB itu kan keluarnya dari pemerintah," katanya pada MalangTIMES, Jumat (29/6/2018).

Namun demikian, pengembang yang menyiasati aturan agar proteknya mulus menurutnya memang tak bisa dibenarkan.

Karena mendirikan bangunan harus sudah mengantongi izin dan berada di kawasan yang telah ditentukan.

Meskipun lahan yang diajukan oleh pengembang dalam kondisi sudah kering dan tak lagi tampak seperti sawah, lanjutnya, pemerintah harus melihat terlebih dulu kawasan tersebut dalam tata ruang yang dibuat.

"Lha kalau di peta tata ruang itu adalah kawasan hijau tapi tetap diberi izin, maka pemerintah daerahnya dong yang salah. Mereka harus lihat dulu sebelum memberi izin," tegasnya.

Meningkatnya kebutuhan hunian menurut Tri harus juga disikapi pemerintah daerah. Salah satunya dengan memperbarui peta tata ruang dan mempertegas kawasan hijau dan pemukiman.

"Kawasan hijau ya kawasan hijau, perumahan ya kawasan untuk bangunan," tambahnya lagi.

Lebih jauh dia menyampaikan setiap tahun REI selalu memberi pembekalan kepada para pengembang. Termasuk cara mendirikan perumahan yang benar dan tak melanggar aturan. "Jika ada yang nakal ya kami tertibkan dan beri pembinaan," imbuhnya.

Sementara ketika disinggung terkait perlindungan terhadap masyarakat agar tak keliru memilih rumah yang didirikan di atas lahan sawah produktif, Tri berpendapat masyarakat dan calon pembeli sebenarnya sudah dilindungi. Dasarnya, menurut dia adalah izin yang telah dikeluarkan. Yang perlu perhatikan adalah jangan sampai masyarakat membeli rumah yang izinnya tidak  lengkap bahkan tidak ada.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tidak harus serta merta merobohkan bangunan yang didirikan di atas lahan hijau jika memang terlanjur. Terutama jika kawasan tersebut sebelumnya telah mendapat izin dari pemerintah setempat.

"Jadi nggak bisa serta merta dirobohkan. Kecuali jika memang tak memiliki izin dirobohkan. Kalau ada izin, tanyakan dulu pada pemerintah daerahnya kenapa dulu diberi izin," pungkasnya.

 


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Top