Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak-abrik Lahan Pertanian (13)

Tak Ingin Jadi Kambing Hitam, Dinas Cipta Karya Jelaskan Proses Panjang Perizinan Green Stone

03-07-2018 - 11:13
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang saat menjelaskan fungsi surat ijin lokasi perumahan yang kerap disalahartikan banyak pihak, Senin (2/7/2018) (Nana)
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang saat menjelaskan fungsi surat ijin lokasi perumahan yang kerap disalahartikan banyak pihak, Senin (2/7/2018) (Nana)

MALANGTIMES - Persoalan perizinan pengembangan wilayah permukiman oleh investor memang seperti mengurai benang kusut. Terutama di wilayah-wilayah pertanian yang diatur dalam regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Benang kusut tersebut bermuara pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) yang seharusnya mengurus hal-hal teknis bukan mengurus perizinan. 

iklan

Hal ini pula yang sering membuat DPKPCK tertimpa bola panas,  khususnya dalam proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. 

Demikian disampaikan Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Dr Wahyu Hidayat kepada MalangTIMES saat mengonfirmasi beberapa kasus alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Malang.

Salah satunya seperti yang terjadi di Perumahan Green Stone, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso. Pihaknya tidak ingin jadi kambing hitam atas terbitnya izin lokasi perumahan berkonsep modern living ini.

Wahyu Hidayat secara tegas mengatakan,  pihaknya berada di posisi yang dilematis dalam persoalan tersebut.

"Kami berbicara proses perizinan yang seharusnya satu pintu. Fungsi kita lebih pada tataran teknis dalam hal ini sebenarnya. Bukan pada penerbitan surat izin," kata Wahyu Hidayat,  Senin (2/7/2018) di ruang kerjanya. 

Wahyu menyontohkan surat izin lokasi yang kini ramai menjadi sorotan banyak pihak. Menurut Wahyu yang saat dikonfirmasi MalangTIMES didampingi dua kepala bidangnya, sebenarnya tidak memiliki ranah untuk penerbitan surat tersebut. 

"Izin itu terbit dari hasil koordinasi lintas sektoral. Kita ini hanya menghimpun. Sehingga begitu surat izin lokasi keluar,  banyak yang  berasumsi kita yang berwenang, " ujarnya. 

Surat izin lokasi yang baru bisa diterbitkan pun tidak tiba-tiba lahir dan ditandatangani oleh pihak terkait. Ada proses yang cukup panjang sampai surat izin lokasi terbit.

Misalnya,  sebelum terbit ada konsultasi publik yang melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan dalam persoalan tersebut. Baik warga di lokasi sekitar perumahan,  investor,  pemerintah daerah dan kecamatan serta instansi terkait lainnya. Selain hal tersebut ada pertimbangan-pertimbangan teknis lain dari pertanahan. 

"Dua syarat inti ini yang jadi dasar terbitnya surat izin lokasi. Jadi saya tegaskan surat ini bukan legalitas bagi pengembang untuk melakukan pembangunan. Karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu," ucap mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini. 

Proses perizinan untuk alih fungsi lahan pertanian memiliki beberapa fase yang cukup panjang. Setelah syarat untuk surat izin lokasi terbit,  tahapan lain yang wajib dipenuhi adalah pembebasan lahan seperti yang diajukan dalam permohonan investor.

Hal ini terkait luasan lahan yang akan digunakan oleh investor tersebut. Dalam fase ini pun memiliki durasi waktu yang telah ditentukan melalui Keputusan Menteri Agraria mengenai surat izin lokasi. 

Wahyu menyampaikan,  batas waktu surat izin lokasi hanya 3 tahun dan tidak bisa diperpanjang.

"Jadi apabila pengembang mengajukan 5 hektar (ha) lahan tapi sampai batas waktu tertentu tidak terealisasi,  maka izin lainnya hanya sebatas yang bisa dibebaskan. Misal dari 5 ha,  hanya 2 ha yang selesai selama 3 tahun,  ya itu yang akan dijadikan dasar luasan bagi izin lainnya, " ujarnya. 

Setelah hal tersebut selesai, maka baru diurus Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Di fase ini pihak terkait akan melakukan pengecekan di lapangan. Selanjutnya baru pada proses alih fungsi lahannya.

Apabila proses ini disetujui,  lahirlah siteplan. Siteplan inilah yang menjadi dasar untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Jadi kalau ada anggapan surat izin lokasi yang banyak pihak yakini kewenangan mutlak di pihak kami,  dijadikan dasar untuk pembangunan lahan tersebut itu salah besar. Surat izin lokasi hanya memberi wewenang untuk pengalihan hak lahan saja dan prosesnya cukup panjang," ucap Doktor Ilmu Sosial dari Unmer Malang ini. 

Disinggung mengenai  asumsi yang hidup dan meluas dipihak pengembang atau masyarakat atas perizinan tersebut,  Wahyu menegaskan,  pihaknya berada pada posisi yang sulit.

DPKPCK Kabupaten Malang tidak bisa menolak adanya permohonan tersebut. Pihaknya wajib menerima dan memproses hal tersebut sesuai aturan yang ada. Walaupun,  secara kewenangan seluruh perizinan sebenarnya bukan lahir dari pihaknya. 

Karena hal tersebutlah,  DPKPCK Kabupaten Malang juga berharap agar proses perizinan bisa melalui satu pintu saja yaitu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

"Kita di ranah teknisnya serta hanya memberikan rekomendasi sesuai tupoksi,  yaitu di tata ruang wilayahnya saja," tegas Wahyu yang juga mengatakan sampai saat ini kendala memang berada di regulasi yang masih melahirkan multi interprestasi. Khususnya di persoalan LP2B yang tidak merinci secara pasti lokasi,  luas lahan yang dilindungi serta pola penggantian LP2B yang dialihfungsikan. 

Di tataran tata ruang wilayah pun, DPKPCK Kabupaten Malang tersandera oleh proses panjang persetujuan untuk memetakan secara detail hal tersebut.

Raden Anang Udayana Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan menyatakan, untuk persetujuan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) diperlukan proses yang sangat panjang. Dari tingkat pemerintahan provinsi sampai pemerintah pusat. Belum lagi proses persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG). 

"Sangat panjang dan lama prosesnya. Misal di Karangploso yang sudah digodok untuk memiliki Perda RDTRK dan konsep tata ruang wilayahnya nanti akan seperti apa. Ini juga yang membuat kita mengalami kendala. Padahal proses pembangunan begitu cepatnya," urai Anang. 

Pun dikendala penggantian LP2B yang dialihfungsikan. Proses ini pun masih menjadi bias di tataran aplikasinya. Padahal menurut Wahyu proses ini sangat penting dalam konteks tata ruang dan wilayah. 

"Masih banyak kendala dan harus dikoordinasikan lintas sektoral. Terutama masalah regulasi,  sehingga akan lahir integralitas pemahaman yang sama. Tapi yang ingin kami tegaskan dalam persoalan ini, bahwa surat izin lokasi bukan alat untuk melegalkan pembangunan," pungkas Wahyu. 


Pewarta : Nana
Editor : Heryanto
Publisher :


Top