Social Media

Share this page on:

Proyek Perumahan Obrak Abrik Lahan Pertanian (15)

Bulan Ini, Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Lahan Siap Diundangkan

04-07-2018 - 23:54
Ranperbup LP2B Kabupaten Malang siap diundangkan untuk menangkal pengembang nakal perumahan dalam alih fungsi lahan pertanian produktif. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Rabu (4/7/2018) (Nana/Malang
Ranperbup LP2B Kabupaten Malang siap diundangkan untuk menangkal pengembang nakal perumahan dalam alih fungsi lahan pertanian produktif. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Rabu (4/7/2018) (Nana/Malang

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang terus berlari mengejar gerakan cepat tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman yang kerap menyalahi berbagai aturan yang ada. Terutama dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dijadikan sasaran para pengembang nakal. 

Berbagai kalangan pun banyak memberikan komentar,  bahwa terjadinya alih fungsi lahan  dikarenakan adanya lubang-lubang kecil dalam regulasi LP2B itu sendiri. Terutama di tataran daerah yang kebingungan saat memetakan lokasi dan luasan LP2B di setiap kecamatan. 

iklan

Kondisi regulasi yang seperti itulah yang kini akan ditutup oleh Pemerintahan Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati (Perbup) LP2B yang secara substansi sudah fix. 

"Sudah fix setelah melalui rangkaian kegiatan lintas sektoral. Kita tinggal menunggu persetujuan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk peta detail LP2B-nya," kata Tomie Herawanto Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang,  Kamis (5/7/2018). 

Peta detail LP2B yang dimaksud oleh Tomie adalah bagian dari lampiran dari rancangan Perbup  yang memuat tentang lokasi dan luas LP2B di setiap kecamatan secara pasti. Sehingga,  dengan peta tersebut,  tidak ada lagi alasan mengenai persoalan tentang lokasi dan luasan lahan yang dilarang untuk dialih fungsikan. 

"Melalui peta ini kita kunci hal tersebut. Jadi siapapun yang akan melakukan alih fungsi di lokasi tersebut diberlakukan regulasi dalam LP2B yaitu penggantian lahan dan mencetak sawah baru," ujar Tomie kepada MalangTIMES. 

Lahan pengganti yang jadi polemik berkepanjangan selama beberapa tahun saat persoalan alih fungsi lahan pertanian mencuat, juga menjadi materi dalam rancangan perbup LP2B. Dimana lokasi lahan pengganti sesuai regulasi LP2B juga dimasukkan dalam regulasi daerah yang sudah dinanti banyak pihak ini. 

"Jadi saat ranperbup ini disahkan dan diundangkan,  persoalan alih fungsi LP2B bisa diselesaikan. Perkiraan saya sekitar pertengahan bulan Juli ini bisa diundangkan," ucap mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang yang konsen menjaga persoalan alih fungsi lahan pertanian. 

Disinggung mengenai lokasi lahan pengganti dari alih fungsi LP2B, Tomie menegaskan,  pengembang baik perseorangan maupun koorporasi tidak bisa semaunya sendiri untuk memilih lahan tersebut.

Lahan pengganti wajib yang sudah tercantum dalam ranperbup,  yaitu di daerah irigasi yang peruntukan awalnya bukanlah sawah. 

Daerah irigasi dalam lahan pengganti LP2B tersebut sudah terpetakan. Bahkan daerah irigasi tersebut secara posisi sekarang peruntukannya bukan sawah.

"Nah kearah sana kita arahkan untuk lahan penggantinya. Secara luasan daerah tersebut juga bisa mengcover luas LP2B. Jadi pengembang tidak bisa seenaknya memilih lokasi dalam persoalan ini,"tegas Tomie. 

Selain daerah yang sudah terpetakan,  lokasi-lokasi yang berdekatan dengan keberadaan irigasi juga bisa dijadikan lahan pengganti. Pengembang misalnya menggunakan artesis atau pompa untuk menjadikan lahan tersebut sawah. 

"Jadi ada kewajiban pengembang untuk mengubah kondisi tersebut. Misal daerah itu irigasi primer,  maka diprogram jadi irigasi sekunder dan tersier, " ujar Tomie. 

Hal senada disampaikan oleh Didik Gatot Subroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang. Didik menyatakan,  bahwa ada kewajiban bagi pengembang dalam alih fungsi LP2B untuk mengganti lahan yang dipakainya. Yaitu mencetak sawah-sawah baru yang tentunya secara infrastruktur pengairannya sudah tersedia. Walaupun bisa dimungkinkan belum mampu mencukupi kebutuhan atas sawah baru. 

Karenanya, kewajiban mereka,  lanjut Didik,  adalah untuk membangun saluran irigasinya juga.

"Sedang untuk embung atau saluran utamanya kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Pihak pengembang yang mengembangkannya apabila dirasa air tersebut tidak mencukupi kebutuhan," ucap politikus PDI Perjuangan asal Singosari ini. 


Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher :


Top