Social Media

Share this page on:

Tirto.id Telanjangi Konten Media Lain (6)

Inilah Pernyataan Redaksi Tirto.id Terhadap Artikel Kolom Periksa Data yang Disebut Tanpa Konfirmasi

07-07-2018 - 16:38
foto tirto.id
foto tirto.id

Tirto.id Telanjangi Konten Media Lain (6)

MALANGTIMES - Tirto.id akhirnya buka suara soal dua artikel pada kolom Periksa Data. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua artikel tentang Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom dan Bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) di Bali tidak memuat konfirmasi media-media yang diulas. Dalam dua tulisan itu, Tirto.id secara sepihak memvonis beberapa media daring (online) termasuk Timesindonesia.co.id dan Pojoksatu.id menurunkan berita disinformasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disinformasi adalah informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain.

iklan

Upaya konfirmasi JatimTIMES telah dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2018. Namun hingga berita dimuat pada tanggal 5 Juni 2018, Tirto.id tidak membalas e-mail. Dan, pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 19.19 WIB Redaksi Tirto.id akhirnya menanggapi. Inilah balasan e-mail dari Redaksi Tirto.id sebagai berikut.

Sebelumnya, Redaksi Tirto.id memohon maaf karena terlambat merespons email yang Anda kirimkan karena email tersebut masuk dalam periode cuti bersama Idul Fitri. Berikut beberapa hal yang bisa kami jelaskan, terkait pertanyaan yang Anda sampaikan.

Tirto.id menjadi bagian dari International Fact Checking Network setelah melewati penilaian baik tertulis maupun lisan. Dalam penilaian tertulis, Tirto.id harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IFCN yang dapat dilihat dalam link berikut:

https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles

1. Komitmen terhadap transparansi atas metodologi
2. Komitmen terhadap transparansi sumber yang digunakan dalam melakukan fact-check.
3. Komitmen terhadap keadilan.

Berdasarkan standar itulah naskah-naskah fact-check kemudian dikerjakan. Yang juga agak berbeda adalah kemestian untuk mengakses sumber primer sebuah isu, informasi, atau berita. Dalam standar IFCN, sumber utama untuk dikejar memang bukanlah publisher, melainkan sumber-sumber primer tersebut. Tujuannya agar fact-checking tidak menjadi semata ajang konfirmasi, melainkan berusaha mengurut “kabel kusut” disinformasi, misinformasi atau hoaks. Melalui para sumber primer itulah, tahapan-tahapan manufaktur informasi menjadi disinformasi, misinformasi atau hoaks bisa diketahui -- termasuk juga pola-pola penyebarannya.

Melalui para narasumber primer inilah, kami berusaha memverifikasi dengan menggunakan sumber yang valid sebagai komitmen untuk menguji informasi agar dapat memberikan berita yang akurat.

Misalnya, kasus CSR PT Telkom, informasi yang menjadi viral bermula dari cuitan Cholil Nafis yang mempertanyakan mengapa Telkom memberikan dana lebih banyak untuk gereja, dan dalam status tersebut juga ditampilkan link berita yang dirujuk. Cuitan ini menjadi viral karena jumlah yang tidak sebanding antara dana untuk masjid dengan gereja dan angka Rp 3,5 miliar dan Rp 100 juta inilah yang menjadi inti masalahnya. Kami memverifikasi berapa banyak dana CSR yang disalurkan Telkom untuk gereja dan masjid? Benarkah angka/nilai CSR sebesar Rp 3,5 miliar ada dalam laporan Telkom?

Proses pun pada dasarnya tetap memperhatikan sikap berimbang. Seperti kasus Bendera PKI di Bali, kami melalukan konfirmasi pada Polda Bali. Yang menjadi viral di kasus ini adalah foto dan dikaitkan sebagai bendera PKI. Kami melakukan verifikasi terhadap foto tersebut, apakah benar berkibar di Bali? apakah benar bendera yang ada pada foto tersebut merupakan bendera PKI? apakah benar informasi ada dua wisatawan asing yang diperiksa polisi karena mengibarkan bendera tersebut?

Dalam hal penggunaan sumber dan metodologi, kami memiliki standar yang juga sudah divalidasi oleh IFCN, yang dijelaskan pada link berikut:

https://tirto.id/insider/metodologiriset

Pada link tersebut, dalam paragraf ketiga, secara jelas kami sebutkan tingkatan data yang dijadikan pedoman verifikasi.

"Dalam hal sumber yang digunakan dalam Periksa Data, Tirto.id memiliki tingkatan yang dijadikan pedoman untuk melakukan verifikasi. Tingkatan pertama, sumber data berasal dari Badan Statistik Negara/Daerah, Pemerintah Pusat/Daerah, Bursa Efek serta laporan perusahaan. Sumber data pada tingkatan kedua berasal dari badan dunia, seperti PBB, Bank Dunia, IMF, ASEAN, OECD dan lainnya. Sedangkan, untuk tingkatan ketiga, sumber data berasal dari jurnal ilmiah terverifikasi, seperti MIS Quarterly dan The Quarterly Journal of Economics, serta konsultan besar, seperti Nielsen, BCG dan Mckinsey."

Sedangkan, untuk komitmen kami dalam transparansi sumber juga dijelaskan pada link yang sama, paragraf ke-empat, yaitu:

"Sumber dari data yang digunakan dalam Periksa Data ini ditampilkan pada infografik. Selain itu, link dari data yang digunakan ditautkan pada tulisan dalam bentuk hyperlink."

Meskipun setiap isu yang diverifikasi memiliki karakteristik yang berbeda, kami berkomitmen untuk menggunakan standar yang sama dalam melakukan verifikasi. Untuk mengetahui proses dari beberapa isu yang diverifikasi, silahkan melihat pada link berikut bagian kedua "Nonpartisipanship and fairness"

https://docs.google.com/document/d/1-EfKh9R-jDapJKS0Kgxwp_I9aSuYA21t5CYLc1rjIzE/edit#

Demikian penjelasan terkait metodologi, proses dan sumber data yang Tirto.id gunakan dalam melakukan fact-check.

Dan terakhir, sebagai institusi pers yang menaati UU Pers, kami juga berkomitmen untuk selalu membuka diri pada kemungkinan adanya koreksi dari sidang pembaca, misalnya melalui hak jawab.  

Terima kasih.

Adapun, kami lampirkan upaya konfirmasi kepada Tirto.id sejak tanggal 11 Juni 2018 tersebut. Berikut ini e-mail yang dikirimkan JatimTIMES kepada Tirto.id ke alamat e-mail redaksi.

Saya Wahida Rahmania Arifah dari media online www.jatimtimes.com ingin melakukan konfirmasi terkait kolom Periksa Data yang ada pada Tirto.Id. Setelah kami membaca dua artikel dengan judul sebagai berikut:

1. Disinformasi CSR PT Telkom untuk Gereja dan Masjid  https://tirto.id/disinformasi-csr-pt-telkom-untuk-gereja-dan-masjid-cJmq
2. Bukan Bendera PKI yang Dikibarkan di Bali
https://tir.to/n/cKue

Kami menemukan Tirto.ID tidak mencantumkan konfirmasi dari pihak-pihak yang ditulis. Padahal dalam artikel Tirto tentang kode etik jurnalistik (linknya: https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb)
disebutkan kode etik jurnalistik pasal 1 disebutkan bahwa 'Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk'.

Dalam penafsiran, sebagaimana ditulis sendiri oleh Tirto (linknya: https://tirto.id/kode-etik-jurnalistik-8Nb) bahwa berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Selain itu, disebutkan dalam pasal 3 (sebagaimana tulisan Tirto di artikel dengan judul di atas) 'Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, menerapkan asas praduga tak bersalah.'

Dalam penafsiran, sebagaimana ditulis sendiri oleh Tirto, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

Melihat hal tersebut, dalam artikel "Disinformasi CSR PT Telkom untuk Gereja dan Masjid" (https://tirto.id/disinformasi-csr-pt-telkom-untuk-gereja-dan-masjid-cJmq)"

Terdapat redaksional dari Tirto.Id yakni "Artikel-artikel itu sepintas masuk kategori mixture (setengah benar, setengah salah). Akan tetapi, berbagai imbuhan dan penekanan yang direproduksi berbagai situs itu (dari "Muhammadiyah minta Dirut Telkom Dipecat" hingga "umat Islam protes") sama sekali mengabaikan konteks sehingga masuk kategori disinformasi."

Pertanyaan pertama, apakah redaksional Tirto di atas bukan bagian dari pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal 1 dan pasal 3?

Lebih lanjut, artikel di atas tidak sama sekali mencantumkan konfirmasi dari media-media yakni timesindonesia.co.id, faktakini.com, tarbiyah.net, nusanews.id,  sholihah.net, seaword.com, dakwah media.com.

Adapun, timesindonesia.co.id menyatakan kepada kami bahwa tidak pernah dimintai konfirmasi oleh Tirto terkait artikel CSR Telkom yang dipermasalahkan pada Periksa Data Tirto.

Pertanyaan kedua, apakah memang Tirto.Id tidak melaksanakan kode etik jurnalistik yakni memberitakan secara berimbang dan praduga tak bersalah. Serta, berimbang sebagaimana ditulis Tirto adalah 'memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada MASING-MASING PIHAK secara proporsional'.

Selanjutnya, pada artikel kedua yakni Bukan Bendera PKI yang Dikibarkan di Bali (https://tir.to/n/cKue) juga tidak ada konfirmasi kepada media-media yang tulisannya dipermasalahkan. Media tersebut ialah gelora.co, islaminews.com, pojoksatu.id, suara.co, eramuslim.com, tribunislam.com, dan beritacenter.com.

Sebagaimana timesindonesia.co.id, kantor media pojoksatu.id juga menyatakan tidak dikonfirmasi oleh Tirto. Oleh sebab itu, pertanyaan kami selanjutnya ialah.

Apakah Periksa Data yang dilakukan oleh Tirto hanya berdasar memiliki kewenangan sebagai Internasional Fact Checking Network saja? Apakah tidak memperhatikan pasal 1 dan 3 yang ada pada kode etik jurnalistik? 

 

Pewarta : Wahida Rahmania Arifah
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :


Top