Social Media

Share this page on:

Selektif, Parpol di Malang Tolak Bakal Caleg Mantan Napi

07-07-2018 - 18:53
foto ilustrasi
foto ilustrasi

MALANGTIMES - Tingginya animo masyarakat menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) di Kota Malang membuat sejumlah partai politik (parpol) lebih selektif.

Sebagian bahkan menolak kader maupun nonkader yang memiliki rekam jejak 'hitam' di mata hukum. Terutama, bagi pendaftar yang merupakan mantan narapidana atau napi.

iklan

Salah satunya yakni DPC Partai Demokrat Kota Malang. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga telah mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU Kota Malang.

Wakil Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Kota Malang Wisnu Murti Wibowo menegaskan, tidak ada bacaleg dari mantan napi yang terdaftar. "Tidak ada, karena kami sangat selektif soal ini," tegasnya.

Seperti diberitakan, KPU menerapkan sejumlah kriteria bagi para bacaleg.

Di antaranya menolak bacaleg mantan narapidana dengan kasus khusus seperti kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba, juga korupsi.

Namun, KPU masih bisa menerima bacaleg mantan napi untuk kejahatan lain. Meski demikian ada syyarat tambahan yang diberikan.

Di antaranya memberikan pengumuman secara terbuka kalau dirinya seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri di Pileg 2019.

Parpol lain di Kota Malang yang turut menolak pendaftaran mantan napi sebagai bacaleg yakni PKB.

"Kebetulan tidak ada mantan Napi yang mendaftar. Kalau untuk koruptor jelas tidak kami terima," kata Koordinator LPP DPC PKB Kota Malang, Arief Wahyudi. 

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian Diana Kartika menyebutkan, partainya mendahulukan kader PDIP sebagai bacaleg.

"Kan sebenarnya bisa mantan napi nyaleg, selain dari kasus korupsi, pelaku kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba. Namun dari kami sendiri sangat selektif," tegasnya.

"Yang pertama, PDIP memang mendahulukan kader. Kedua, kebetulan juga tidak ada yang mendaftar dari mantan napi," tambahnya. Selain itu, lanjut Made, partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku memperketat persyaratan pendaftaran.

Misalnya terkait persyaratan bebas narkoba bagi bacaleg. Jika KPU hanya melarang bandar nakorba saja, PDIP menolak pemakai narkoba sebagai bacaleg.

"Ada dua orang yang mendaftar, namun ketika kami minta tes bebas narkoba ke BNN. Kami mengharuskan ke BNN. Keduanya tidak pernah kembali. Kami memang sangat ketat pada persyaratan bebas narkoba ini," tegas Made. 

Berdasarkan informasi, PDIP sempat mendapatkan penjajakan dari seorang mantan napi yang ingin mendaftar sebagai bacaleg. Namun partai asuhan Megawati Soekarno Putri itu menolaknya. "Karena yang bersangkutan bukan kader. Kami utamakan semua dari internal dulu," pungkasnya. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Top