Social Media

Share this page on:

Angka Partisipasi Pilkada Masyarakat Kota Malang Rendah, Ini Alasannya

09-07-2018 - 09:18
Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi Ashari Husen.(Pipit Anggraeni)
Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi Ashari Husen.(Pipit Anggraeni)

MALANGTIMES - Angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Malang tahun ini terbilang rendah. Sebab, realisasinya tak sesuai dengan target yang telah ditetapkan KPU Kota Malang, yaitu di atas 70 persen.

Sampai dengan tahap rekapitulasi, angka partisipasi masyarakat tercatat di kisaran 65 persen. Partisipasi yang tak memenuhi target itu pun disebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

iklan

Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi Ashari Husen menyampaikan, salah satu faktor yang cukup memengaruhi adalah adanya dua pasangan calon kepala daerah yang tidak lengkap. "Ada dua calon wali kota yang tidak ada secara fisik karena kesandung persoalan hukum sehingga itu memengaruhi pilihan pemilih," katanya.

Selain itu, penahanan beberapa anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup memengaruhi minat pemilih. Sebab, para anggota dewan yang ditahan bisa berperan sebagai vote getter jika mereka tidak ditahan. 

Angka partisipasi yang tak memenuhi target itu pun menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi KPU. Terlebih dalam waktu dekat, pemilihan legislatif akan segera dilaksanakan. KPU pun tak punya pilihan lain selain membenahi kekurangan selama Pilkada 2018. "Kami evaluasi dan diperbaiki, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," ucap Ashari.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa menyampaikan catatan Panwaslu terkait pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2018. Dia menyebut jika ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari KPU.

"Pertama, persoalan pencatatan administrasi pemilih terkait data pemilih. Seperti pencatatan DPT (daftar pemilih tetap), DPPh (daftar pemilih yang memakai formulir pindah pilih), juga DPTb (pemilih yang memilih memakai KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik)," kata Alim.

Kedua, Panwaslu melihat adanya ketidaksinkronan data antara pilgub dan pilwali. Ketidaksinkronan data ini antara lain terlihat pada jumlah pemilih DPPh maupun DPTb di masing-masing kecamatan antara pilgub dan pilwali. 

Ketiga, terkait pemilih yang memakai KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb). Panwaslu meminta supaya nama-nama pemilih itu segera masuk ke DPT. "Jumlahnya banyak, ada sekitar 7.000 orang. Itu harus segera masuk ke DPT, terutama untuk kebutuhan Pileg dan Pilpres 2019," pungkasnya. (*)


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha

Top