Social Media

Share this page on:

BBM Naik, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Demo Dukung Pemerintah

10-07-2018 - 12:29
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Naik-naik BBM naik, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara.

Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung digubah liriknya dan dinyanyikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang untuk mengkritisi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

iklan

Hari ini (10/7/2018) unjuk rasa yang digelar diwarnai dengan aksi teatrikal, pembacaan puisi, orasi dan poster-poster kritik. Koordinator lapangan aksi Ode Rizki Prabtama mengungkapkan bahwa IMM Malang Raya menyampaikan empat tuntutan. Pertama yakni nasionalisasi aset-aset strategis yang ada di Indonesia. Kedua, mengalokasikan dana subsidi ke pengolahan dan pembangunan kilang minyak. Ketiga, membangun alat lifting minyak milik negara dan keempat mencabut Pasal 4 Ayat 3 Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018. 

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) merevisi harga BBM non-subsidi pada awal Juli lalu. Yakni untuk jenis Pertamax yang naik Rp 800 dan Dexlite sebesar Rp 1.000 per liter. "BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah adalah jenis premium. Namun kenyataannya di lapangan, di Kota Malang ini sudah langka sekali BBM jenis ini. Artinya rakyat dipaksa untuk membeli BBM nonsubsidi," ujarnya.

Menurut Ode, pemerintah mencabut subsidi BBM adalah dengan alasan dialihkan ke sektor produktif, yaitu pembangunan infrastruktur. "Namun jika dilihat, masyarakat Indonesia saat ini lebih membutuhkan murahnya harga BBM daripada bangunan megah infrastruktur," lanjut mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Permasalahan selanjutnya, tambah Ode, adalah pada mekanisme harga jual BBM yang ditetapkan oleh badan usaha. Yakni Permen ESDM Pasal 4 Ayat 3 yang berbunyi harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada menteri ESDM. "Hal ini menandakan bahwa pemerintah sebagai pengelola negara ingin lepas tangan terhadap nasib rakyatnya. Jika permen ini tetap dijalankan, badan usaha bisa sewaktu-waktu dan seenaknya menaikkan harga BBM," tegasnya. 

IMM Malang Raya menilai, sejak kenaikan harga BBM secara bertahap mulai awal 2018 lalu, harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. "Kebijakan kenaikan BBM itu bukan hanya dua faktor yang disampaikan pemerintah ke masyarakat, yakni kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah. Ada hal lain," urainya. Ode menyebut bahwa kenaikan BBM salah satunya dipicu karena pemerintah belum melakukan pengelolaan minyak dan sumber daya alam secara mandiri.

"Aksi ini juga menjadi bentuk dukungan kami kepada pemerintah. Agar pemerintah tidak boleh takut terhadap penguasa minyak dunia dan berdikari membuat kilang-kilang minyak dan mengelola minyak secara mandiri. Tidak diserahkan ke mekanisme pasar," tandasnya. Aksi tersebut, menurut Ode diikuti oleh 40 mahasiswa dari empat universitas. Yakni dari UMM, Universitas Brawijaya, UIN Malang, serta Universitas Negeri Malang.

"Naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah selalu disebut sebagai alasan. Kenapa harus bergantung pada harga minyak dunia dan dollar. Padahal di Indonesia kaya sumber daya alam, kenapa tidak bisa penuhi minyak rakyatnya. Hari ini kami menyampaikan bahwa pemerintah harus mengurus BBM yang hari ini menjadi satu-satunya sumber energi yang digunakan rakyat," ujar salah satu orator aksi. (*)


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Top