Social Media

Share this page on:

Dikunjungi Kementerian PUPR, Stakeholder Berharap Pembangunan Perumahan MBR Adopsi Model Perumahan PNS

12-07-2018 - 22:58
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang (kiri) saat menjadi narasumber visitasi penyusunan materi teknis permodelan penyiapan lahan pembangunan perumahan MBR, Kamis (12/7/2018) (DPKPCK for MalangTIMES)
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang (kiri) saat menjadi narasumber visitasi penyusunan materi teknis permodelan penyiapan lahan pembangunan perumahan MBR, Kamis (12/7/2018) (DPKPCK for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penyusunan materi teknis permodelan penyiapan lahan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara langsung dihadiri oleh Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). 

Kunjungan dari Kemen PUPR tersebut dalam upaya mencari berbagai praktek baik (good practice) dalam ruang penyediaan perumahan bagi MBR. Baik dalam proses penyiapan lahan, teknis pembangunan sampai pada persoalan anggaran yang disesuaikan dengan sasaran program perumahan MBR. 

iklan

Penyusunan materi teknis tersebut,  tentunya memiliki posisi strategis dalam mewujudkan salah satu program pemerintah pusat dalam penyediaan rumah bagi MBR. Baik dari sisi pengembang swasta yang akan mengerjakan proses pembangunannya maupun dari masyarakat sasaran yang berhak membeli dan memilikinya. 

Karenanya,  kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang,  Dr Wahyu Hidayat yang juga menjadi narasumber dalam visitasi Kemen PUPR, pihaknya mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam perumahan MBR. 

"Peserta visitasi penyusunan materi teknis ini dari tim Kemen PUPR,  pihak konsultan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  terkait serta pengembang dari REI dan Apersi. Ini agar ada suatu pemahaman bersama nantinya dalam proses pembangunan,"kata Wahyu Hidayat kepada MalangTIMES,  Kamis (12/7/2018). 

Visitasi penyusunan materi perumahan MBR diikuti oleh Kemen PUPR, OPD terkait, konsultan dan pengembang perumahan (DPKPCK for MalangTIMES)

Pelibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam program pembangunan perumahan MBR tersebut, juga sebagai bagian dari DPKPCK Kabupaten Malang untuk menutup berbagai hal yang bisa terjadi di tingkat  lapangan nantinya. Karena,  lanjut Wahyu, pembangunan perumahan MBR merupakan program nasional. 

"Daerah tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan berjalannya program tersebut. Serta mensukseskannya dalam upaya memberikan pelayanan di sektor papan bagi MBR," ujar peraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Unmer Malang. 

Dari hasil visitasi,  masih menurut Wahyu, peserta berharap nantinya model penyiapan lahan pembangunan perumahan MBR mengadopsi proses yang telah berjalan di Kabupaten Malang. 

"Modelnya serupa proses pembangunan perumahan PNS di Jalibar,  Kepanjen. Model ini pula yang telah menjadikan pola pembangunannya dijadikan pilot projek nasional," urai Wahyu. 

Seperti diketahui,  model pembangunan perumahan PNS dalam pembiayaannya distimulus oleh pemerintah. Dimana pemerintah saat itu menyiapkan bantuan pembiayaan,  yakni bantuan uang muka (BUM) yang disalurkan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dan Kemen PUPR. 

Selain hal tersebut,  masyarakat sasaran dari perumahan tersebut,  walaupun disertifikat kepemilikan atas namanya sendiri, dilarang menjual rumah selama lima tahun ke depan setelah penyerahan kunci. 

"Beberapa model tersebut yang membuat pemangku kepentingan dalam hal ini berharap nantinya dalam pembangunan perumahan MBR memakai pola tersebut," pungkas Wahyu. 


Pewarta : Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha

Top