Social Media

Share this page on:

Warga Kabupaten Malang Gugat Negara Rp 30 Triliun, Berikut Inti Persoalannya

09-09-2018 - 10:42
Lahan perkebunan yang terus bergejolak di Desa Tegalrejo,  Kecamatan Sumbermanjing Wetan,  antara warga dan pihak PTPN XII Pancursari (Dok. MalangTIMES)
Lahan perkebunan yang terus bergejolak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, antara warga dan pihak PTPN XII Pancursari (Dok. MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kasus perebutan lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Pancursari di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) seluas 177,03 hektar (ha) telah membuat Ari Ismanto saat itu Kepala Desa (Kades) harus menjalani hukuman penjara 3,6 tahun.

Vonis tersebut diputus majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen beberapa pekan lalu.

iklan

Vonis terhadap Ari ternyata tidak membuat persoalan yang bertahun-tahun terjadi, selesai begitu saja.

Kini, bagian warga Desa Tegalrejo, Sumawe, yang bergerak. Melanjutkan perselisihan tersebut dengan melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada Negara melalui beberapa lembaga dan badan terkait dengan persoalan tersebut.

Walaupun berbagai mediasi telah dilakukan berulangkali oleh para pemangku kepentingan dalam persoalan lahan PTPN XII Pancursari. Sampai pada jatuhnya vonis hukum mengenai penyerobotan lahan oleh Ari, ternyata masih menyimpan api dalam sekam.

Dari sisi hukum, penasehat Ari masih akan melakukan banding atas keputusan tersebut. Di masyarakat Tegalrejo sendiri, kini bersiap mengajukan gugatan.

Tidak tanggung, masyarakat Tegalrejo menggugat Negara sebesar Rp 30 triliun atas kasus yang telah lama terjadi tersebut.

Melalui kuasa hukum warga Desa Tegalrejo, Mintarsa Anuraga, gugatan tersebut akan dilayangkan kepada beberapa pihak terkait.

“Yang pasti kepada pihak PTPN XII Pancursari, PTP III Medan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional melalui Badan Pertanahan Kabupaten Malang. Kita tuntut 30 triliun rupiah untuk kerugian masyarakat atas kejadian tersebut,” kata Anuraga beberapa waktu lalu.

Tuntutan warga Tegalrejo didasarkan adanya beberapa persoalan hukum yang dinilai cacat. Seperti penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 tahun 2015 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Malang. SHGU ini dinilai cacat hukum dan diduga adanya upaya pemalsuan.

Menurut Anuraga, proses pengelolaan lahan PTPN XII Pancursari tidak terlepas dari sejarah yang mengiringinya. Tahun 1957 tanah eks perkebunan milik Belanda dilakukan nasionalisasi tanah.

Satu tahun kemudian, berdirilah Desa Darurat Tegalrejo yang lokasinya berada di atas tanah eks perkebunan Belanda yang sudah dinasionalisasikan.

“Tahun 1980 lahir Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 414 tahun 1980 mengenai berdirinya Desa Tegalrejo Definitif. SK ini yang menjadi dasar warga saat itu mengurus sertifikat hak milik dari tahun 1980 sampai tahun 1983,” urai Anuraga.

Persoalan timbul dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Mendagri dengan nomor 35/HGU/DA/88 di tahun 1998 untuk PTP XXIII yang kini berubah menjadi PTPN XII.

Isi dari HGU Mendagri tersebut, menyatakan bahwa, dalam area tersebut sudah ada pemiliknya dan diharapkan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Harapan HGU Mendagri tersebut, ternyata mengalami jalan buntu. Cara kekeluargaan antara kedua belah pihak tidak bisa menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan. Sehingga akhirnya masuk ke ranah hukum.

Pada tahun 1996, pemerintah melalui Menteri Agraria mengeluarkan SK nomor 3 dan 4 yang membatalkan penerbitan HGU Mendagri tersebut.

Lahirnya SK Menteri Agraria tersebut, ucap Anuraga, di tahun 1998, terdapat 299 bidang tanah masyarakat desa Tegalrejo sejumlah 598 kepala keluarga (KK) yang diterbitkan SHM.

“Persoalan muncul saat Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menerbitkan SHGU tahun 2010 untuk PTPN XII. Inilah yang kami gugat kembali, baik pihak PTPN, Kemendagri maupun BPN Kabupaten Malang,” ujarnya.

Dikesempatan berbeda, MalangTIMES mencoba menanyakan persoalan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, sebagai salah satu pihak negara yang digugat warga Tegalrejo, Sumawe.

Sayangnya, sampai berita ini ditulis belum ada jawaban dari BPN Kabupaten Malang atas gugatan warga Desa Tegalrejo, Sumawe, yang melakukan gugatan kepada pihaknya dengan nilai kerugian sebanyak Rp 30 triliun tersebut.


Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher :


Top