Social Media

Share this page on:

Demonstran Jaringan HTI di Kota Malang Serukan Penerapan Hukum Islam, Soroti Kasus Korupsi Anggota Dewan

10-09-2018 - 18:31
Para peserta aksi yang sebagian berafiliasi dengan HTI tengah meminta pemerintah menerapkan syariat Islam di depan gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Para peserta aksi yang sebagian berafiliasi dengan HTI tengah meminta pemerintah menerapkan syariat Islam di depan gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang pengganti antar waktu (PAW) langsung mendapat respons masyarakat. Salah satunya dari kelompok massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Muslim Peduli Bangsa (FMMPB) Malang Raya. Selang satu jam usai pelantikan, puluhan aktivis menggelar demonstrasi di halaman gedung dewan.

Mereka menggelar spanduk dan melakukan orasi selama sekitar dua jam. Massa aksi terbagi menjadi dua kelompok, kelompok putri berjajar di depan area pagar gedung DPRD Kota Malang. Sementara kelompok putra terpisah dan berbaris di depan pagar Balai Kota Malang. Beberapa spanduk dan poster yang diusung bertuliskan Islam Solusi Tuntas Korupsi, Tindak Tegas Para Koruptor, serta Mahasiswa Melawan Korupsi Islam Sebagai Solusi. 

iklan

Dalam aksinya, para demonstran menuntut pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam sebagai dasar aturan negara. Koordinator lapangan aksi tersebut, Muhammad Habib Nur Awali mengungkapkan bahwa banyaknya kasus korupsi yang terus melanda Indonesia adalah bukti lemahnya hukum yang berlaku saat ini. 

Maka, menurut Habib perlu solusi yang menyelesaikan masalah korupsi sampai pada akarnya. "Solusi yang kami tawarkan berupa penerapan Aturan Allah SWT berupa syariat Islam yang menyeluruh," tegas mahasiswa Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang itu. 

Selain itu, lanjut Habib, juga dibutuhkan aturan yang diberlakukan di masyarakat yang menyadarkan bahwa tindak korupsi tidak hanya menyengsarakan diri di dunia. Tapi juga akan mendapat dosa yang berat dan siksaan pedih di akhirat kelak. "Penerapan syariat tersebut misalnya dengan cara melaksanakan sanksi berat seperti potong tangan kepada pelaku korupsi," tuturnya. 

Aksi itu sendiri, diikuti oleh setidaknya lima elemen. Yakni Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Malang, BKLDK, Gema Pembebasan, Positiv, Geopolitical Istitute dan TabiinJD. "Saya sendiri dari Gema Pembebasan, salah satu anak jaringan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," ujar Habib. 

Para demonstran juga menyerukan ketidakpercayaan terhadap wakil-wakil rakyat yang dilantik. "Belum ada jaminan dari anggota baru DPRD Kota Malang. Pergantian ini sama saja, selama masih dari oknum partai politik. Kami percaya korupsi ini terkait partai juga, yang perlu dilakukan adalah ganti sistem penerapan syariat atau hukum-hukum Islam. Kami mengakui Undang-Undang tapi undang-undang yang dibuat Allah itu lebih baik," pungkasnya. 


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha

Top