Social Media

Share this page on:

Tjahjo Kumolo: 2.357 ASN Terbukti Bermasalah dengan Hukum, Pemerintah Harus Bersih!

13-09-2018 - 18:16
Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis (13/9) (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis (13/9) (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Berdasarkan data kepegawaian negara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan jika 2.357 ASN di tingkat pusat dan daerah telah dinyatakan bersalah karena terlibat permasalahan hukum seperti korupsi dan penyelewengan jabatan.

Kondisi yang cukup memprihatinkan itu pun selalu menjadi sorotan. Karena dinilai menciderai pemerintahan yang semestinya bersih dan baik. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Kamis (13/9).

iklan

Menurut Tjahjo, tindak pidana korupsi dapat merusak semua elemen dalam suatu negara, baik pemerintahan maupun rakyatnya. Beberapa dampak negatif korupsi bagi negara adalah menghambat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kemiskinan rakyat, politis dan demokratis, serta berdampak terhadap penegakan hukum, dan pertahanan keamanan.

"Pada tanggal 6 September 2018, BKN telah memblokir status kepegawaian 2.259 orang PNS daerah. Kemudian 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima MalangTIMES, Kamis (13/9/2018).

Lebih jauh dia menjelaskan, berdasarkan pasal 87 ayat (4) UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 251 Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS menegaskan, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Pelaksana tugas harian (Plh) Wali Kota Malang, Sutiaji yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu menyampaikan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Malang akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah surat keputusan bersama yang telah diterbitkan. 

"SKB yang telah ditetapkan tersebut harus kita taati bersama dan Kota Malang juga akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan tersebut," jelasnya usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait komitmen menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Malang TIMES


Top