Social Media

Share this page on:

Mahfud MD 'Sentil' Usulan Debat Capres Cawapres Gunakan Bahasa Inggris

14-09-2018 - 18:35
Mahfud MD turut mengomentari usulan parpol koalisi Prabowo-Sandi terkait debat Pilpres menggunakan bahasa Inggris melalui akun resmi twitternya
Mahfud MD turut mengomentari usulan parpol koalisi Prabowo-Sandi terkait debat Pilpres menggunakan bahasa Inggris melalui akun resmi twitternya

MALANGTIMES - Baru-baru ini publik kembali ramai memperbincangkan usulan debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris. Beberapa elemen pun angkat bicara, tanpa kecuali Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD.

Melalui akun twitter resminya, pria kelahiran Sampang Madura itu seolah menyentil usulan yang belum lama ini dilontarkan oleh koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu.

iklan

Dia berpendapat, usulan untuk debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya tidak tepat dilakukan untuk Pilpres di Indonesia. Karena berdasarkan undang-undang, pejabat negara selama ini selalu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional sekalipun.

"Menurut UU No. 24/2009 untuk acara-acara resmi, ternasuk pembuatan kontrak-kontrak dan pidato dalam forum internasional pejabat-pejabat negara kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah tepat mengusulkan debat capres/cawapres dalam Pilpres dilakukan dalam bahasa Inggris maupun bahasa asing lain," tulis Mahfud MD pada akun twitternya, Jumat (14/9/2018) tepat pukul 16.30 WIB.

Sempat mendapat pertanyaan dari salah satu akun, Mahfud pun kembali menegaskan jika aturan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum internasional harus dilakukan. Karena untuk menguatkan nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

"Ya, di forum internasional pun pejabat-pejabat Indonesia kalau berpidato secara resmi wajib memakai bahasa Indonesia. Coba baca pasal 28 dan pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009. Ketentuan itu untuk menguatkan nasionalisme kita dari sudut bahasa," jawabnya atas pertanyaan yang dilontarkan pemilik akun @harsbr.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada pasal 28 dan 31 disebutkan jika bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi yang dilakukan pejabat negara di dalam atau luar negeri. Berikut bunyi pasal 28 dan pasal 31 (ayat satu dan dua).

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," tertulis dalam Pasal 28.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia," bunyi pasal 31 ayat 1.

"Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri," bunyi pasal 31 ayat 2.


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Malang TIMES


Top