Social Media

Share this page on:

Ratusan Petani Hutan Demo, Minta Mafia Hutan Diberangus

10-10-2018 - 13:51
Ratusan petani hutan melakukan demo menuntut pengusutan atas adanya mafia hutan,  Rabu (10/10/2018) di depan gedung DPRD Kabupaten Malang (foto: Nana/ MalangTIMES)
Ratusan petani hutan melakukan demo menuntut pengusutan atas adanya mafia hutan, Rabu (10/10/2018) di depan gedung DPRD Kabupaten Malang (foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ratusan petani hutan sosial Malang Selatan yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti Korupsi (Gema PS Anti Korupsi) melakukan demo dengan berbagai aksi penggagalan program perhutanan sosial oleh para oknum atau mafia hutan. 

Demo perwakilan dari ribuan warga di Malang Selatan, dengan jumlah sekitar 600 petani hutan dilakukan dengan berjalan kaki dari Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, sebagai tempat transit. Menuju ke gedung DPRD Kabupaten Malang. 

iklan

Ratusan petani hutan, baik muda maupun tua, perempuan dan laki-laki membawa berbagai bendera, kertas serta spanduk bertuliskan tuntutan adanya tindakan terhadap berbagai oknum atau mafia hutan.

Ratusan petani hutan Malang Selatan membawa berbagai spanduk demo (Nana)

Mafia hutan, menurut Mohammad Trijanto Koordinator Gema PS Anti Korupsi Jatim, merupakan pihak-pihak yang selalu bernafsu ingin menggagalkan terlaksananya program perhutanan sosial karena telah menikmati kue manis di balik konflik masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

"Setiap kali ada tahapan, misalnya pengukuhan tapal batas, para oknum atau mafia hutan selalu hadir. Untuk menggagalkan program hutan sosial ini. Padahal petani hutan sudah memegang SK Presiden. Mereka bahkan membawa orang-orang tidak jelas. Kami tidak ingin konflik," kata Trijanto, Rabu (10/10/2018) di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang. 

Trijanto melanjutkan, gangguan para mafia hutan tersebut secara langsung menggagalkan program nasional mengenai perhutanan sosial sebagai Nawacita Presiden Jokowi. Dimana program hutan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/20l7 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dan  Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Beberapa perwakilan dari Gema PS Anti Korupsi pun menyampaikan contoh modus operandi para mafia hutan yang terindikasi masuk dalam tindak pidana korupsi. Misalnya, muncul tambang pasir besi ilegal di kawasan hutan lindung pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo,  Kecamatan Gedangan. Selain itu juga dibangunnya sebuah tambak udang besar dan illegal di pantai Modangan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo 

"Sedang untuk perhutanan sosial, para mafia hutan ini juga sempat melakukan perusakan loket wisata. Kasus ini sudah kita laporkan ke kepolisian," ujar Trijanto. 

Ratusan demo petani hutan yang diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko beserta Komisi I menyampaikan enam tuntutan. Yakni,  pertama KPK segera menangkap para oknum Perum Perhutani yang diduga terlibat korupsi, kedua laksanakan percepatan Program Perhutanan Sosial tanpa dikotori KKN. Ketiga, copot atau bahkan pecat oknum Perum Perhutani yang melawan program Perhutanan Sosial. 

Sedangkan tuntutan keempat, copot atau bahkan pecat oknum di KLHK yang mencoba menghambat program Perlutanan Sosial. Kelima, Polres Kabupaten Malang segera mengusut tuntas dugaan pengerusakan fasilitas wisata di pantai Banyu Meneng, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur yang diduga dimotori dan dilakukan oleh oknum Perum Perhutani. Sedangkan, keenam adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.


Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :


Top