Social Media

Share this page on:

Berjalan Alot, Perhutani Akhirnya Tanda Tangani Pakta Integritas

10-10-2018 - 16:11
Suwadji, ketua Pokja Malang Raya, sedang menandatangani pakta integritas, disaksikan Errik dari Perhutani (kanan Suwadji) dan disaksikan ketua DPRD Kabupaten Malang dan pihak Polres Malang. (Nana)
Suwadji, ketua Pokja Malang Raya, sedang menandatangani pakta integritas, disaksikan Errik dari Perhutani (kanan Suwadji) dan disaksikan ketua DPRD Kabupaten Malang dan pihak Polres Malang. (Nana)

MALANGTIMES - Perebutan lahan Perhutani yang dipergunakan dalam program hutan sosial menjadi persoalan di tingkat lapangan. Program yang diusung pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pinggiran hutan itu terkendala berbagai persoalan. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. 

Adanya penggagalan tahapan. Misalnya, pengukuhan tapal batas lahan yang akan dikelola, sampai  potensi konflik antara masyarakat dengan oknum yang disebut para mafia hutan oleh Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti-Korupsi (Gema PS Anti-Korupsi) beberapa kali hampir terjadi. 

iklan

Kondisi tersebut yang membuat ratusan petani hutan di Malang Selatan melakukan demo besar-besaran. Mereka memaksa pihak Perhutani untuk bisa duduk dalam satu ruangan dalam mengurai persoalan yang bisa berujung pada konflik horizontal tersebut. 

Akhirnya,  pihak Perhutani yang diwakili Errik Alberto -administratur KPH Malang- bisa dihadirkan dalam pertemuan antara perwakilan Gema PS Anti-Korupsi,  DPRD Kabupaten Malang, serta dikawal oleh pihak kepolisian. 

Dalam audiensi tersebut,  pihak Perhutani yang mendapat berbagai penjelasan,  tuntutan, serta kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dari perwakilan Gema PS Anti-Korupsi kerap menjawab secara normatif. "Soal IPHPS, kita berpegang aturan. Kita semua sebaiknya  berpegang pada aturan dan berjalan di relnya yang ada. Kita pun tidak ingin konflik,  berharap tidak ada. Bahkan, kita beberapa kali juga sudah mengalah, " kata Errik dalam audiensi,  Rabu (10/10/2018). 

Jawaban-jawaban normatif serta pendek dari Errik inilah yang membuat perwakilan petani hutan sosial mendesak adanya kesepakatan bersama melalui pakta integrasi. Mohammad Trijanto -koordinator Gema PS Anti-Korupsi Jatim- secara lugas menyampaikan bahwa telah secara nyata aturan yang ada dalam perhutanan sosial dilanggar berkali-kali oleh para oknum yang diketahui secara luas dari pihak mana mereka. 

"Jelas sekali kok siapa oknum yang menggagalkan agenda pemerintah dalam hutan sosial ini. Kalau masalah aturan, kami telah taat. Berkali-kali kami yang mengalah agar tidak terjadi konflik di bawah," tegas Trijanto. 

Penyataan Trijanto juga diperkuat oleh Ketua Pokja Malang Raya Suwadji yang menyatakan satu contoh mengenai pengukuhan tapal batas yang akhirnya gagal dikarenakan adanya oknum-oknum yang membawa orang-orang yang tidak jelas. "Padahal sesuai aturan, pengukuhan tapal batas telah sesuai aturan yang ada. Tapi kok bisa digagalkan lagi. Ini yang harus segera diselesaikan. Karenanya, kami berharap ada pakta integritas antara kita," ujar Suwadji. 

Pakta integritas yang disodorkan kepada pihak Perhutani berisikan kesepakatan untuk melaksanakan program perhutanan sosial tanpa dikotori budaya KKN serta mengikuti aturan yang berlaku. Apabila terjadi tindak pelanggaran atau kejahatan dalam pengelolaan perhutanan sosial,  maka kedua pihak siap untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku. 

Pihak Perhutani pun akhirnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut setelah Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko pun menyampaikan  bahwa pakta integritas tersebut sebagai solusi bersama. "Selain tentunya juga sesuai dengan regulasi yang ada dalam perhutanan sosial," ujar Hari yang menengokkan kepalanya ke pihak Perhutani. 

Walau terlihat berat,  Errik yang membaca terlebih dahulu isi pakta integritas tersebut akhirnya menandatangani pakta integritas tersebut bersama perwakilan Gema PS Anti-Korupsi. Penandatanganan itu disaksikan DPRD Kabupaten Malang serta pihak kepolisian. 

Dari data yang disampaikan Gema PS Anti-Korupsi,  selama ini Kementerian Kehutanan dan Perhutani atas mandat dari negara  menguasai 2,4 juta hektare lahan kawasan hutan di seluruh Pulau Jawa.  Dengan komposisi unit pengelolaan Jawa Tengah 630,7 ribu ha, di Jawa Timur 1,136 juta ha dan Jawa Barat-Banten seluas 659,1 ribu ha. 

Dengan luasan itu berarti Perhutani menguasai 85,37 % hutan di Jawa. Luas daratan pulau Jawa adalah 13. 210.700 ha, sedangkan Perhutani menguasai 18% dari luas daratan tersebut (2.400 juta hektar). Dengan demikian Perhutani telah menguasai ruang ekologis publik di pulau Jawa, sedangkan masyarakat petani sekitar hutan hanya sebagai obyek saja. "Padahal diduga hampir 50 % hutan yang dikelola  Perhutani tak terawat alias gundul, " urai Trijanto. 

Trijanto pun kembali mengingatkan terhadap Perhutani setelah pakta integritas ditandatangani oleh kedua belah pihak. "Kalau pak Errik enak diajak bicara dan sepakat. Tapi tolong unsur di bawahnya juga bisa kooperatif untuk bersama-sama mengikuti kesepakatan yang telah ditandatangani," pungkasnya.(*) 


Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha


Top