Social Media

Share this page on:

Korem Malang Bantah Penundaan Seminar Nasional di UM karena Tekanan Militer

11-10-2018 - 14:46
Pamflet seminar nasional Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (UM), saat belum ditunda. (Istimewa)
Pamflet seminar nasional Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (UM), saat belum ditunda. (Istimewa)

MALANGTIMES - Komando Resort Militer (Korem) 083/Baladhika Jaya Malang membantah pembatalan seminar nasional di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (UM), disebabkan adanya larangan dari pihak TNI.

Bantahan korem muncul karena belum lama ini banyak beredar pemberitaan yang menyatakan jika seminar dengan tema Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran itu batal dikarenakan adanya tekanan dan larangan dari instansi militer di Kota Malang, dalam hal ini Korem 083/Bdj dan Kodim 0833/Kota Malang.

iklan

"Berita yang terbit di media online Historia yang ditulis saudara Randy Wirayudha yang terbit pada 10 Oktober 2018, pada rubrik Modern pukul 21.46 WIB itu tidak benar," kata Kapenrem 083/Bdj Mayor Inf Prasetya HK SH MH melalui keterangan tertulisnya yang diterima MalangTIMES, Kamis (11/10/2018).

Setelah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak jurusan sejarah, menurut Mayor Prasetya, pihak panitia dan penanggung jawab telah menyampaikan permohonan maaf karena telah mencantumkan nama Korem 083/Bdj dan Kodim 0833/Kota Malang dalam surat pembatalan yang telah diterbitkan oleh stafnya. "Hal itu disampaikan Dr Ari Sapto MHum selaku penanggung jawab seminar saat diklarifikasi," urainya.

Dari hasil klarifikasi itu, pihak panitia juga menyampaikan jika kesalahan tersebut adalah keteledoran yang harus menjadi pembelajaran ke depannya. Panitia juga sudah menyampaikan jika pembatalan atau penundaan seminar tersebut murni berasal dari pihak Jurusan Sejarah UM. 

Lebih jauh Mayor Prasetya menyampaikan, institusi TNI dan militer tidak pernah menerima  pemberitahuan secara resmi tentang rencana kegiatan seminar yang rencananya akan diselenggarakan oleh pihak kampus. Sebab, hal itu bukan ranah militer, baik untuk melarang atau memberikan izin. 

"Berita yang diterbitkan Historia itu tidak benar. Karena tulisan itu hanya berdasar pada surat pembatalan undangan kepada narasumber yang dikeluarkan 10 Oktober 2018 oleh panitia," ujarnya.

Mayor Prasetya kembali menegaskan jika pembatalan dan mengurus izin sama sekali bukan ranah militer. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 pasal 8 ayat 3 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan PT yang merupakan tanggung jawab civitas akademika. 

Namun yang sangat disayangkan, lanjut dia, mengapa Randy Wirayudha dalam tulisannya di media online Historia tentang pembatalanbseminar tersebut mencatut nama institusi TNI -dalam hal ini Korem Baladhika Jaya dan Kodim Kota Malang, tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan.

"Sekali lagi masalah ini sudah diklarifikasi oleh pihak panitia dalam hal ini Dr Ari Sapto, MHum dan kami anggap permasalahan ini sudah selesai," imbuhnya.(*)


Pewarta : Pipit Anggraeni
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah


Top