Social Media

Share this page on:

Penduduk Terbanyak di Jatim, Cadangan Pangan Jadi Prioritas Kabupaten Malang

18-10-2018 - 13:16
Kepala DKP Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid  (kanan) menyatakan Kabupaten Malang bersiap dalam menerapkan cadangan pangan beras. (Nana)
Kepala DKP Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid (kanan) menyatakan Kabupaten Malang bersiap dalam menerapkan cadangan pangan beras. (Nana)

MALANGTIMES - Sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur (Jatim) serta peringkat tiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, populasi penduduk Kabupaten Malang menjadi nomor satu terbanyak di Jatim untuk skala pemerintah kabupaten.  

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016,  tercatat penduduk Kabupaten Malang mencapai 2,56 juta. Sedangkan penduduk di Jatim mencapai 39 juta jiwa. 

iklan

Konsekuensi logis dengan populasi terbesar adalah mengenai kecukupan pangan masyarakat sebagai bagian dari program nasional ketahanan dan kemandirian pangan. Hal inilah yang kini sedang menjadi agenda pembahasan dalam acara rapat koordinasi (rakor)  apresiasi cadangan pangan di Surabaya. 

Nasri Abdul Wahid, kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, menyampaikan bahwa rakor tersebut membahas penerapan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. 

"Salah satu agenda tentang itu bagaimana permentan tersebut diterapkan di daerah. Kami di Kabupaten Malang yang memiliki populasi terbanyak di Jatim tentunya memiliki kepentingan atas persoalan tersebut," kata Nasri kepada MalangTIMES, Kamis (18/10/2018). 

Cadangan pangan berupa beras menjadi relevan dibahas dan ditindaklanjuti di tingkat daerah. Pasalnya, menguatkan kemandirian dan ketahanan pangan di masyarakat tidak bisa lepas dari berbagai unsur di luar kekuatan manusia atau pemerintah. Misalnya,  bencana alam serta berbagai persoalan yang bisa mengganggu proses terwujudnya ketahanan pangan. 

Hal tersebut disadari betul oleh Pemkab Malang. Sehingga sejak tahun lalu telah melakukan beberapa langkah dalam menguatkan kemandirian dan ketahanan pangan. 

Nasri menjelaskan,  dalam rakor apresiasi cadangan pangan,  terdapat enam hal yang dibahas. Pertama,  mengenai kewajiban pemerintah dalam melakukan pencadangan pangan sesuai aturan yang ada. "Jadi dari tingkat pusat sampai daerah wajib mencadangkan pangan beras tersebut setiap tahunnya, " ujar mantan kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang. 

Kedua, Pemkab Malang sebagai wilayah terbanyak penduduknya di Jatim serta wajib mencadangkan beras sesuai permentan, yaitu sejumlah 927 ton dalam satu tahun, telah melakukannya sejak tahun 2012 lalu sampai sekarang. "Tentunya tidak dalam satu tahun sekaligus cadangan sejumlah tersebut. Hal ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ucap Nasri. 

Agenda ketiga yang dibahas adalah mengenai perhitungan jumlah cadangan yang ditetapkan dalam permentan. Cadangan pangan beras dihitung dengan formula 80 persen kali jumlah cadangan beras provinsi di kali rasio jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk provinsi. 

"Untuk cadangan tersebut juga, provinsi bisa memberikan bantuan. Dalam rakor juga disampaikan bahwa provinsi bisa membantu daerah yang mengalami bencana alam," ujarnya. 

Untuk persoalan tersebut, pemda bisa mengajukan cadangan pangan beras ke provinsi Jatim melalui Gubernur. Dengan asumsi 3 gram/kapita/hari selama 15-30 hari paska bencana. Sedangkan untuk cadangan pangan beras provinsi tersisa sebanyak 31 ton sampai saat ini. 

Berbagai agenda tersebut yang nantinya akan menjadi prioritas Kabupaten Malang. "Tentunya kita jadikan prioritas masalah cadangan pangan beras tersebut. Apalagi setiap tahun jumlah penduduk diprediksi meningkat di Kabupaten Malang," pungkas Nasri. (*)


Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher :


Top