Social Media

Share this page on:

Lantaran Cinta Istri Perdana Menteri kepada Anak, Singapura Cabut UU Anti-Homoseksual

05-11-2018 - 16:51
Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah M.H. pada saat berbicara di acara dialog kebangsaan di Widyaloka UB (5/11/2018).  (urutan kedua dari kanan). (Foto: Imarotul Izzah/Malang Times)
Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah M.H. pada saat berbicara di acara dialog kebangsaan di Widyaloka UB (5/11/2018). (urutan kedua dari kanan). (Foto: Imarotul Izzah/Malang Times)

MALANGTIMES - Sebanyak 9 negara sudah melegalkan perkawinan sejenis.  Penerimaan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) sendiri sudah sampai ke negara tetangga Singapura. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah MH saat menghadiri acara Dialog Kebangsaan "Sinergi Semangat Pemuda Resolusi Jihad dan Kebudayaan" di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Senin (5/11/2018) hari ini.

iklan

"Karena kebetulan putra perdana menteri Singapura itu adalah seorang homoseks. Ibunya karena mencintai anaknya, meminta agar undang-undang anti-homoseksual itu dicabut," ungkap Basarah.

Untuk diketahui, dikutip dari Tempo.co, dalam UU Anti-Homoseksual di Singapura pada pasal 377A, seorang laki-laki yang ditemukan melakukan tindakan tidak senonoh dengan laki-laki lain bisa dihukum penjara hingga dua tahun. Hal ini dilihat sebagian masyarakat Singapura sebagai aturan yang mengkriminalisasi kalangan gay, khususnya dalam berhubungan seks.

Nah, kebijakan Singapura ini membuat Basarah berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati. Sebab, apabila nantinya Singapura memberlakukan legalisasi perkawinan sejenis, maka kampanye perkawinan sejenis itu akan masuk ke indonesia.

"Anda boleh mengampanyekan HAM internasional, tapi ketika masuk ke indonesia, praktik HAM internasional itu terikat oleh nilai-nilai Pancasila, terutama oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," ucapnya.

Menurut Basarah,  semua agama masih melarang LGBT. Untuk itu, praktik HAM internasional tidak bisa mengampanyekan perkawinan sejenis di indonesia. Lebih lanjut Basarah minta agar rektor UB tidak menyediakan tempat untuk seminar-seminar LGBT.

"Harapan saya Pak Rektor, kalau ada seminar-seminar LGBT di kampus ini, saya kira tidak perlulah untuk diberikan tempat. Karena nilai-nilai itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kesepakatan dasar dari ideologi bangsa negara kita yang kita cintai bersama," ujarnya.

Lantas bagaimana kita seharusnya memperlakukan pelaku LGBT? Menurut Basarah, kita cukup menghormati mereka dalam perspektif antarmanusia. Namun, ketika mereka berkampanye untuk melegalkan perkawinan sejenis, maka sudah menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS menyampaikan permasalahan LGBT memang kerap menjadi pembahasan para petinggi universitas. Permasalahan LGBT di kampus UB sendiri mulai muncul ketika muncul grup Facebook Persatuan Komunitas Gay Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2017 silam.

"Ini (LGBT) masalah yang kerap muncul dan dibahas oleh rektor-rektor perguruan tinggi," kata Nuhfil. (*)



 


Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : Yunan Helmy
Publisher :


Top