Social Media

Share this page on:

Tanamkan Doktrin kepada Petugas Pajak Malang, Sam Ade: Pungli Itu Haram

07-11-2018 - 21:20
Kegiatan Bimtek Penerimaan Pajak Daerah di Hotel Savana pada hari terakhir pelaksanaan, Rabu (7/11). (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)
Kegiatan Bimtek Penerimaan Pajak Daerah di Hotel Savana pada hari terakhir pelaksanaan, Rabu (7/11). (Foto: BP2D Kota Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Nilai-nilai kejujuran terus menjadi doktrin utama yang ditanamkan kepada para petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Terlebih, organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu sering diidentikkan dengan konotasi 'lahan basah' lantaran tupoksinya berkaitan dengan uang rakyat.

Hal tersebut menjadikan tantangan yang dihadapi para petugas pajak daerah jelas bukan perkara mudah. Kepala BP2D Kota Malang Ir H Ade Herawanto MT menegaskan, kejujuran dan integritas menjadi modal utama yang harus dijunjung tinggi para petugas pajak daerah dalam menjalankan tugasnya.

iklan

"Petugas pajak daerah bahkan harus lebih jujur dan lebih tertib daripada wajib pajak. Karena petugas juga sebagai panutan masyarakat," ujarnya saat mewakili Wali Kota Malang Sutiaji  menutup giat Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerimaan Pajak Daerah di Hotel Savana, hari ini (7/11/2018).

Selain harus memberikan teladan positif bagi masyarakat, memang sudah sepantasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak 'gelap mata' sekalipun pekerjaannya bersinggungan langsung dengan uang pajak. "ASN menerima hak-haknya mulai dari gaji yang layak hingga tunjangan profesi. Haram jika masih melegalkan praktik pungutan liar, apalagi kepada wajib pajak," seru Sam Ade d'Kross, sapaan akrabnya.

Materi terkait kiat-kiat menghadapi tantangan, resiko sekaligus cara menangkal praktik kecurangan-kecurangan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi itulah yang disampaikan kepada para peserta pada hari terakhir pelaksanaan bimtek yang berlangsung mulai Senin (5/11/2018) lalu.

Selama tiga hari pelaksanaan, BP2D bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil DJP III Jawa Timur serta Kejaksaan Negeri Malang dan Polres Malang Kota mengisi bimtek secara berkualitas.

Ade berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana sharing ilmu guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas pajak daerah. "Agar ilmunya benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam menjalankan tupoksi sehari-hari," beber mantan kabag humas Setda Kota Malang ini.

Dengan begitu, petugas pajak daerah bisa makin kompeten dalam menjalankan tugas. Karena kompetensi bisa diperoleh dari berbagai cara, seperti dari pengalaman kerja, memperoleh portofolio atau referensi pendukung serta dari pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, termasuk melalui bimtek.

Melalui kegiatan ini, sekaligus sebagai wujud komitmen nyata para petugas pajak daerah dalam mengimplementasikan inovasi demi inovasi baru dalam menjalankan tupoksi sebagai petugas pemungut pajak dengan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sejumlah narasumber kompeten pun dihadirkan untuk menyampaikan materi. Di antaranya yakni Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Malang Paulus Krisna Hadi SH dan Kanit Tipikor 1 Polres Malang Kota Iptu Rudi Hidajanto. 

"Dengan pemahaman yang kuat akan resiko yang rawan dihadapi serta potensi pelanggaran yang terjadi, kami berharap rekan-rekan petugas pajak daerah bisa lebih berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan tugasnya yang tidak ringan," tutur Iptu Rudi yang juga memberikan materi terkait saber pungli. (*)


Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher :


Top