Social Media

Share this page on:

Jangan Marah, Kalau Sulit Temui Pejabat Pengadilan Agama Malang Saat Berperkara

04-12-2018 - 19:03
Ketua PA Negeri Malang Lilik Muliana saat memberikan sambutan dalam penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Selasa (04/12/2018) (Nana)
Ketua PA Negeri Malang Lilik Muliana saat memberikan sambutan dalam penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Selasa (04/12/2018) (Nana)

MALANGTIMES - Ketua Pengadilan Agama (PA) Negeri Malang Lilik Muliana menyampaikan jauh-jauh hari kepada masyarakat yang sedang berperkara agar tidak emosi atau marah. Apabila mereka tidak bisa atau sulit untuk menemui para pejabat PA Negeri Malang saat mengurus perkara. 

Para hakim serta pejabat lainnya di PA Negeri Malang akan menutup diri dan tidak akan bisa ditemui secara langsung oleh para pihak yang berperkara. Pasalnya, PA Negeri Malang setelah meluncurkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), benar-benar akan mensterilkan berbagai urusan dengan cara bertatap muka dan berhubungan langsung dengan para pejabatnya. 

iklan

"Ini untuk meminimalisir dugaan masyarakat atau celah-celah yang dianggap bisa melahirkan praktek pungli. Jadi nanti semua urusan berperkara dilayani satu pintu, " kata Lilik kepada MalangTIMES, Selasa (04/12/2018) setelah acara penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 

Melalui PTSP tersebut, pihaknya berharap seluruh perkara benar-benar berjalan sesuai prosedur aturan dan harapan besar masyarakat. Yakni pelayanan cepat, mudah dan murah. 

Pernyataan Lilik tentang celah-celah yang bisa dimasuki oknum atau orang-orang tertentu yang mengatasnamakan pihaknya, memang  terjadi di PA Negeri Malang. Khususnya di wilayah pengajuan gugatan. 

Untuk mencegah adanya proses pungli atau KKN dalam proses yang rawan tersebut,  PA Negeri Malang mengandalkan kamera rekam atau CCTV untuk memantau hal tersebut. "Kita mengandalkan CCTV. Hal ini biasanya lahir dari ketidaktahuan masyarakat juga. Padahal kita juga ada pos layanan bantuan hukum (posbakum). Ini gratis bagi warga yang berperkara dan membutuhkan informasi," ujar Lilik. 

Posbakum ini pula yang menjadi benteng bagi masyarakat yang berperkara agar tidak secara langsung bertemu atau berusaha menemui para petugas atau hakim bersangkutan. "Jadi sekali lagi warga tidak bisa bertemu langsung dengan para hakim atau petugas. Agar semua berjalan sesuai aturan dan penegakan dari integritas berperadilan di sini," imbuhnya.

Selain nanti mengandalkan PTSP dan Posbakum yang telah berjalan. PA Negeri Malang juga sejak tahun lalu sudah memakai sistem digital dalam pelayanannya. Sehingga masyarakat yang berperkara bisa melihat secara langsung berbagai hal terkait berperkara di PA Negeri Malang. "Semua terbuka dan bisa diakses siapapun dan dimanapun. Ini akan mempermudah masyarakat," pungkas Lilik. 


Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher :


Top